Network
PR BOGOR – Rencana impor beras oleh pemerintah ditentang berbagai pihak. Mulai dari kepala daerah sampai politisi menyampaikan keberatan atas rencana impor beras tersebut.
Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengutarakan penolakannya melalui akun Twitter pribadinya.
Mardani menyebut rencana impor beras disaat produksi beras melimpah akan mengkhianati usaha petani.
Baca Juga: Al Ingin Meyakinkan Sang Mama bahwa Andin Bukanlah Pembunuh Roy, Ikatan Cinta 26 Maret 2021
Baca Juga: Ramalan Shio Tikus, Kerbau dan Macan Kamis, 26 Maret 2021: Ini Hari Keberuntunganmu, Manfaatkanlah
“Ditengah produksi melimpah dan kualitas gabah/beras yang menurun, rencana impor menghianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya,” tulis Mardani.
Mardani mengungkapkan berdasarkan data dari BPS, produksi beras nasional mengalami surplus.
Angka 14.54 juta ton diprediksi BPS mampu dihasilkan mulai bulan Januari-April 2021.
Jumlah tersebut naik sebesar 26,85 perseb dari tahun 2020 pada periode Januari-April, yaitu 11,46 juta ton beras.
Mardani berkaca pada pengalaman yang telah lalu, siklus produksi padi Indonesia memiliki siklus yang tetap.
“Panen raya di bulan Februari-Mei (60-65% dari total produksi), panen gadu Juni-September (25-30% dari total produksi) dan paceklik Oktober-Januari,” tulis Mardani.
Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara agraris seharusnya mampu melakukan kemandirian pangan.
“Kemandirian pangan mestinya jadi program utama di negeri agraris ini,”
Baginya, kebutuhan akan impor untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan beras dalam negeri harus dilakukan secara adil. Tidak boleh mengorbankan usaha petani.
“Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial,” tulis Mardani.
Mardani kembali berbicara pengalaman terdahulu, tepatnya impor beras pada 2018 lalu.
Pada impor 2018 lalu, pemerintah mengimpor 1.785 juta ton beras. Namun pada saat ini masih tersisa 106.642 ton beras.
Menurut Bulog, sisa impor beras tersebut dinyatakan sudah turun mutunya.
“Impor bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antar daerah,” tulis Mardani.
Pada pertengahan Maret lalu, Budi Waseso selaku Direktur Utama Perum Bulog mengatakan masih ada 275.811 ton beras sisa impor 2018 yang masih tersimpan di gudang Bulog.
Terdapat 106.642 ton yang mengalami penurunan mutu dari total 275.811 ton beras sisa impor 2018.
Rencananya, sisa beras tersebut akan digunakan untuk diolah menjadi tepung oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Hal tersebut Budi Waseso katakana saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI lalu.***
