PR BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin meminta pemerintah pusat agar pengiriman imigran ke Puncak dihentikan menyusul maraknya kawain kontrak di kawasan Puncak Bogor.
Ade Yasin memastikan aktivitas kawin kontrak di Kampung Arab kawasan Puncak, Cisarua bukan perempuan asal Bogor.
Kampung Arab hanya sebuah istilah di masyarakat dan tidak diresmikan pemerintah daerah, nama aslinya kampung Sampay atau Warung Kaleng.
Baca Juga: Gadis 23 Tahun Palestina Ditembak Mati Militer Israel Kala Tengah Menutup Jendela, Kedua Negara Kaos
Selain itu, kawasan Warungkaleng berada di desa tugu selatan dan tugu utara, mulai terisi sekitar tahun 80-an.
Berkenaan dengan bertambahnya jumlah wisatawan timur tengah ke kawasan Puncak terdengar istilah kawin kontrak antara pendatang tersebut dengan wanita lokal dan melakukan kawin kontrak atau nikah mut'ah dengan wanita setempat.
Kawin kontrak menjadi sangat terkenal. Dulu yang melakukan kawin kontrak adalah gadis-gadis setempat dengan alasan kebutuhan ekonomi.
Baca Juga: Perdana Menteri Israel Diserang 3.000 Warganya, Rumah Benjamin Netanyahu Di Yerusalem Diblokade
Namun saat ini yang melakukan kawin kontrak bukanlah gadis setempat melainkan wanita tuna susila dan yang menjajakan di kawasan Puncak.
Bupati Bogor Ade Yasin menyebut, wanita-wanita pelaku kawin kontrak tersebut bukan berasal dari Cisarua melainkan dari Cianjur, Sukabumi dan daerah lain.
Artikel ini telah tayang di Isubogor.com dengan judul 'Bupati Ade Yasin Pastikan Aktivitas Kawin Kontrak di Kampung Arab Puncak Bukan Perempuan Asal Bogor'.
"Kami kerap melakukan razia bersama Timpora (pemda, aparat dan Imiigrasi). Yang ditemukan saat ini, pelaku tuna susila berdomisili di Cianjur, Sukabumi, bahkan Jakarta dan luar Jawa Barat," kata Ade Yasin.
Baca Juga: Ngotot Maju Pilpres 2024, Prabowo Subianto Jadi Ketum Partai Gerindra 2020-2025 Sudah Pasti Aklamasi
Berkenaan dengan para pencari suaka dan pengunjung saat ini jumlahnya terus bertambah. Pada 2018 terdata 1.672 orang, lalu melonjak pada 2020 menjadi 2.245 orang yang sebagian besar berasal dari Afganistan, Irak dan Pakistan.
"Kami selaku pemerintah di daerah mempertanyakan bagaimana pengendalian terhadap para pencari suaka yang dengan mudah masuk Indonesia dan jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya," jelas Ade Yasin dalam siaran persnya sebagaimana diberitakan di Isu Bogor, Sabtu 8 Agustus 2020.
Kata Ade Yasin, pengawasan terhadap imigran pada awalnya ditampung terpusat, namun saat ini dengan bermodal uang jaminan yang diberikan lembaga internasional, para imigran secara mandiri mengontrak rumah sehingga sulit dalam aspek pendataan dan pengawasan.
Baca Juga: Dilakukan di 2 TKP, Ratusan Tabung Gas di Tangerang Dioploas, Akhirnya Polri Meringkus 5 Pelaku
Terlebih ada gap secara budaya, komunikasi dengan imigran silit dalam faktor bahasa
"Pemda telah memberikan opsi kepada Internasional organisasi of immigration (IMO) terkait pemusatan imigran tidak lagi di Puncak melainkan di Parungpanjang, Kabupaten Bogor," kata dia.
Karena bila keberadaan para imigran terus bertambah di kawasan Puncak. Ade menyebut, keberadaan itu juga menimbulkan stigma negatif terhadap kawasan Puncak sebagai kawasan strategi pariwisata nasional.
Baca Juga: Cinta Mati Sejak SMP Tapi Ditinggal Nikah, Pria di Tangsel Buta Mata Bakar Rumah Wanita Idamannya
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah potensi maladministrasi pada penataan kawasan Kampung Arab di Puncak Bogor yakni tindakan pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum.
Hal ini berdasarkan investigasi inisiatif Ombudsman yang menghasilkan temuan di antaranya tidak adanya data mengenai jumlah imigran, pekerjaan informal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).
Termasuk status kepemilikan aset tanah, izin mendirikan bangunan dan tempat usaha yang tidak sesuai, serta status dan administrasi anak hasil perkawinan campuran.***(Chris Dale/Isu Bogor/PRMN)