Network
PEMBRITA BOGOR - Pada Kamis, 15 November 2023, Iran mengajukan permintaan kepada negara-negara Arab penghasil minyak untuk memberlakukan embargo pengiriman bahan bakar ke Israel sebagai respons terhadap serangan terus-menerus Pemerintah PM Benjamin Netanyahu ke Gaza, Palestina, sejak 7 Oktober. Namun Arab Saudi menolak untuk mendukung langkah tersebut.
Menurut The News Arab, Raja Salman menyatakan alasan penolakan tersebut pada 9 November, sebelum pertemuan negara-negara Islam dalam OKI.
Salah satu menteri Arab Saudi menyatakan di Forum Ekonomi Bloomberg di Singapura pekan lalu bahwa Arab Saudi tidak memiliki niat untuk menggunakan produksi minyak sebagai alat pengaruh dalam konflik Gaza.
Baca Juga: PM Israel Benjamin Netanyahu Tolak Gencatan Senjata, Pilih Lanjut Serangan Total ke Gaza
Menteri Investasi Arab Saudi Khalid al-Falih, menegaskan bahwa Arab Saudi sedang berupaya mencapai perdamaian melalui dialog damai, bukan melalui tindakan ekonomi.
Menariknya, Arab Saudi pernah memberlakukan embargo minyak pada tahun 1973 sebagai hukuman terhadap Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang mendukung Israel dalam konflik melawan Mesir dan Suriah. Namun, saat ini, Arab Saudi menegaskan fokusnya pada mencari solusi damai.
Alasan Arab Saudi Tolak Embargo Minyak ke Israel
Dalam wawancara yang sama, al-Falih membahas kemungkinan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.
Baca Juga: Capres Amerika Serikat 2024 Jill Stein Desak PBB Usut Genosida Penjajah Israel di Gaza
Ia menyatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik dan perdagangan masih dalam "pertimbangan" dan bahwa diskusi mengenai normalisasi ini terus berlangsung.
Mengenai konflik Palestina-Israel, al-Falih menyatakan, "Resolusi konflik Palestina harus menjadi bagian dari normalisasi yang lebih luas di Timur Tengah."
Ia juga mengungkapkan bahwa pembentukan negara Palestina, sebagaimana diuraikan dalam Inisiatif Perdamaian Saudi tahun 2002, menjadi bagian integral dari upaya normalisasi.
Baca Juga: Sikap Forum Pemred PRMN terhadap Situasi di Palestina: Kami Menyebutnya Penjajah dan Genosida
Dalam konteks lain, dilaporkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) telah meminta Washington memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap teknologi nuklir sipil dan senjata canggih sebagai bagian dari kesepakatan dengan Israel.
Diplomat Arab Saudi menegaskan bahwa Israel juga harus setuju untuk membentuk negara Palestina sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Saudi.
Meskipun Iran, dalam pertemuan OKI, mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel dan memuji perlawanan Hamas, Arab Saudi tetap menekankan pendekatan damai dan penyelesaian konflik melalui dialog.***
