PR BOGOR - Selandia Baru akan membentuk Kementerian baru untuk penyandang disabilitas pada Juli 2022.
Kementerian baru untuk Penyandang Disabilitas akan dibentuk saat pemerintah meluncurkan pendekatan berbeda untuk mendukung layanan
Pendekatan yang akan dipakai tersebut adalah Enable Good Lives yang akan diluncurkan secara nasional untuk layanan dukungan disabilitas.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkenalkan undang-undang baru untuk membuat Aotearoa lebih mudah diakses.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Zayn Malik Geram dengan Tudingan hingga Aturan Ganjil Genap yang Berlaku Hari Ini
Aotearoa adalah nama lain dari negara Selandia Baru. Nama ini berasal dari bahasa Maori yang artinya adalah 'tanah awan putih panjang".
Kementerian baru ini akan menggabungkan semua dukungan dan layanan yang tersedia untuk orang-orang dengan disabilitas yang berbeda.
Dan juga untuk menggantikan sistem yang sudah mengalami perubahan di mana tidak ada satupun lembaga yang memberikan bertanggung jawab untuk mendorong hal tersebut.
Penyandang disabilitas akan diberikan akses yang mudah dalam
memimpin dan mengoordinasikan kebijakan untuk layanan dukungan di seluruh sistem disabilitas yang lebih luas.
Baca Juga: Siti Maemunah dan Naila Savitri Siap Tampil di Peparnas XVI Papua 2021, Ini Saingan Terberatnya
"Pemerintah akan mempercepat upaya untuk membuat Selandia Baru lebih mudah diakses.
Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan kerangka aksesibilitas baru, yang didukung oleh undang-undang dan Dewan Tata Kelola Aksesibilitas baru.
Dewan Tata Kelola akan dipimpin oleh para perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas," kata Carmel Sepuloni Menteri Pembangunan Sosial.
"Suara komunitas penyandang disabilitas akan tertanam di semua tingkat pengambilan keputusan.
Yaitu mulai dari pembentukan dan pelaksanaan kementerian, hingga pengembangan undang-undang aksesibilitas," ucap Sepuloni.
Kementerian Pembangunan Sosial akan menjadi tuan rumah Kementerian Penyandang Disabilitas yang baru.
Dan juga akan memberikan tambahan akses ke layanan dan pengetahuan bersama yang ada untuk membantunya beroperasi.
Menurut Carmel Sepuloni, hal ini adalah awal dari kemitraan sejati antara komunitas disabilitas dan pemerintah.
Sistem disabilitas saat ini rusak dan telah menempatkan banyak hambatan bagi penyandang disabilitas.
Oleh sebab itulah, menjadi alasan untuk membentuk Kementerian Penyandang Disabilitas baru sebagai jantung dari perubahan ini.***