Network
"Kami konfirmasi melalui WA ke Kadisdik tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Kami konfirmasi lagi ke Cabang Dinas I, II maupun III, mereka bilang tidak ada perintah dari pihak provinsi," tutur Teguh sebagaimana dilansir bogor.pikiran-rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: TRAILER Ikatan Cinta 15 Juli 2021: Gagal dengan Rencana Sebelumnya, Nino Minta Belas Kasih Andin
Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan proses permintaan keterangan menjadi panggilan pertama.
Sesuai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI, pihaknya dapat melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan Jabar, bahkan dapat melakukan panggilan paksa.
"Tentunya kami tidak ingin melakukan panggilan paksa karena hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang baik," kata dia.
Baca Juga: Ingin Kulit Jadi Awet Muda? Kenali Kandungan SPF dalam Sunscreen yang Cocok untuk Kesehatan Kulit
Dalam panggilan kali ini, Ombudsman Jakarta Raya, juga melibatkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, untuk turut mengawal permasalahan ini.
Karena setiap dugaan pelanggaran yang ada, lanjut dia, akan masuk dalam ranah Inspektorat.
Beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman Jakarta Raya, yakni berupa dugaan tindakan Mal-Administrasi pengusulan kuota siswa.
Selain itu, proses penilaian pada jalur prestasi dan kuota lebih siswa dari calon peserta didik yang tidak melakukan proses lapor diri ke sekolah yang dituju atas pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).***
