PR BOGOR - Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo, menyingung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan nasional.
Wahyudi berpendapat jabatan menteri dinilai terlalu tinggi bagi Nadiem Makarim, pantasnya lebih cocok untuk menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan terlebih dahulu.
Misalnya, menjadi dirjen yang membuat inovasi bidang teknologi pendidikan.
Baca Juga: Tagihan Listrik Kartika Putri Naik 2 Kali Lipat, Bulan Ini Bayar Rp17 Juta, Tak Mau Lagi Charge HP
"Nadiem agaknya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan," ujar Wahyudi Kumorotomo seperti diberitakan di Pikiran-Rakyat.com, Kamis 9 Juli 2020.
Berawal dari carut-marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kemudian berbuntut pada persoalan pendidikan lainnya.
Kinerja Nadiem Makarim kembali jadi sorotan dan menuai kritik tajam dari praktisi dan pengamat pendidikan.
Baca Juga: Sempat Dikasusi Pelecehan Seksual, Wali Kota Seoul Diduga Bunuh Diri di Pegunungan Dekat Rumahnya
Visi Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya belum bisa diwujudkan dalam program nyata oleh Mendikbud Nadiem Makarim.
Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Mendikbud Nadiem Makarim Dinilai Tak Kompeten, Guru Besar UGM: Cocoknya Jadi Dirjen Kemendikbud Dulu'.
Wahyudi menyebut terdapat konteks yang berbeda di Kemendikbud yang kini menangani semua jenjang pendidikan di Indonesia.
Selain itu, ide Nadiem Makarim yang menghendaki semua kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Baca Juga: Buronan Pembobol BNI Diekstradisi, Yasonna Laoly Ditanyai Apakah Harun Masiku harus Tunggu 17 Tahun?
"Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik.
Hal ini tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah.
Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar.
Baca Juga: Menolak Lupa 2 Jenderal Polisi dalam Kasus Buronan 17 Tahun Pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa
Selain itu, program Merdeka Belajar juga menurut tak bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh Nadiem Makarim.
"Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick," tegasnya.***(Ari Nursanti/PR)