Network
PR BOGOR - Kristia Budiarto masuk dalam susunan komisaris BUMN PT Pelayaran Indonesia (Pelni).
Pegiat sosial media, Kristia Budiarto menjadi Komisaris Independen PT Pelni menggantikan Widodo Hario Mumpuni.
Pengangkatan Kristia Budiarto tertuang dalam surat Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.
Yaitu tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
Baca Juga: Penjelasan BMKG DIY Soal Awan Mirip Semar di Atas Gunung Merapi: Bukan Apa-Apa, Itu Awan Kanopi
Baca Juga: Tamu Silih Berganti, Riza Patria Ingatkan Rizieq Shihab Soal Penyebaran Covid-19: Atur Jadwalnya
Baca Juga: Song Joong Ki Buat Kaget Penggemarnya, Tiba-Tiba Unggah Foto dan Menulis Pesan Tulisan Tangan
Kristia Budiarto alias Kang Dede diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pelni (Persero) pada Senin 2 November 2020. Dia saat ini diangkat menggantikan Widodo Hario Mumpuni selaku mantan Komisaris Independen.
"Terima Kasih semua untuk doa baiknya untuk amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Mohon maaf blm bisa bales mention satu persatu, semoga Tuhan memberkati kita semua," cuit Kang Dede di Twitter beberapa saat setelah diangkat menjadi Komisaris Independen Pelni.
Dalam kepemimpinan Jokowi periode kedua saat ini, jabatan dewan komisaris tidak hanya berasal dari kalangan influencer atau relawan.
Ada jalan lain yang menjadi jalan para pendukungnya ke kursi komisaris, yaitu jalur partai politik atau tim sukses selama masa kampanye.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Terang-terangan Singgung Fenomena Habib Rizieq Shihab: di Pemilu 2024 Dukung PKS
Baca Juga: Lionel Messi 'Tidak Bersahabat' dengan Antoine Griezmann, Mantan Agen Bongkar Kelakukan La Pulga
Baca Juga: Besok Habib Rizieq Dakwah di Bogor, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, Ini Rutenya
Pengangkatan Kang Dede menambah daftar 'orang-orang Jokowi' atau relawan Jokowi yang menjajaki kursi penting di jajaran BUMN.
Mulai dari nama Dyah Kartika Rini dipilih sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero).
Ada pula Ulin Yusron yang ditunjuk sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Inilah relawan Jokowi yang kini menjadi mendapat jabatan di BUMN, dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari scmp.com:
Baca Juga: Nonton Video Syur Mirip Dirinya dengan Mengunci Kamar, Gisel Membeberkan: Gaya Rambutnya Beda
Baca Juga: Sempat Dilecehkan Anggota JKT48 Lapor ke Polisi, Dikirimi Foto Tak Senonoh Lewat DM di Instagram
Baca Juga: Update Terkini Kondisi Gunung Merapi, BPPTKG Bilang Tak Ada Gempa Vulkanik Dalam
1. Ulin Niám Yusron atau Ulin Yusron, sebagai Komisaris Independen PT ITDC (Persero) pada 8 Oktober 2020.
2. Dyah Kartika Rini Djoemadi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero).
3. Eko Sulistyo diangkat Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris PT PLN (Persero) pada 9 Oktober 2020.
4. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Di kursi Komisaris PT Pertamina (Persero). Meski bukan sebagai influencer Jokowi, Ahok memiliki hubungan erat karena sama-sama berjuang maju ke Pilgub DKI Jakarta.
5. Fadjroel Rachman sebagai komisaris di BUMN konstruksi, PT Waskita Karya Tbk (Persero). Tidak hanya menjadi komisaris, Fadjroel pada Oktober 2019 didapuk menjadi Juru Bicara Presiden hingga saat ini.
Baca Juga: Google Doodle Ikut Peringati Hari Ayah Nasional 2020, 'Selamat Hari Ayah Ayo Buat Prakarya'
Baca Juga: 5 Lirik Lagu Bertema tentang Ayah, Cocok Dinyanyikan Spesial untuk Merayakan Hari Ayah Nasional
Baca Juga: Jelang Laga Persahabatan Inggris vs Irlandia Joe Gomez Menderita Cidera, Liverpool Juga Makin Krisis
6. Yenny Wahid dan Triawan Munaf di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Bagi Badan Usaha Milik Negara Indonesia, peran dewan komisaris adalah mengawasi dan memberi masukan atas pengelolaan perusahaan. Dewan sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Ada 142 BUMN di Indonesia, dan gaji bulanan seorang komisaris BUMN berkisar dari setidaknya 80 juta rupiah (US $ 5.600) hingga sekitar 3 miliar rupiah ($ 213.000).
Menurut anggota Ombudsman negara, Alamsyah Saragih mengatakan ini adalah bentuk kronisme, yang oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang legal, tetapi sebenarnya menunjukkan kemunduran kenegarawanan di Indonesia.
“Tidak ada oposisi di Indonesia. Presiden Jokowi kini tak berdaya karena mendapat banyak 'tagihan' dari para pendukungnya. Akibatnya mereka diberi kursi di dewan komisaris perusahaan milik negara," ujarnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Menkes Terawan Mendapat Penghargaan dari WHO? Berikut Fakta Sebenarnya
Baca Juga: Hari Ayah Nasional, 20 Kutipan Bisa Buat Kamu Lebih Menghormati: 'Tak Terbayang Hidup Tanpa Ayah'
Baca Juga: 17 Ucapan Selamat Hari Ayah Nasional Bisa Buat Caption, 'Hadiah Terhebat yang pernah Aku Miliki'
Dalam setahun terakhir, para aktivis sipil dan publik di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia semakin frustrasi karena fokus Jokowi dalam menyeimbangkan kepentingan politik telah menahannya ketika harus melakukan reformasi yang berani.
Mereka menunjuk ketika dia memilih untuk tidak mosi parlemen tahun lalu yang mengakibatkan melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) negara itu, yang telah menyelidiki politisi dan menteri pemerintah dalam upaya untuk memadamkan korupsi sistemik.
Tahun lalu, Jokowi, yang berusaha memenangkan investasi asing untuk memperbaiki infrastruktur Indonesia yang rusak dan menumbuhkan ekonomi dari USD1,1 triliun saat ini menjadi USD7 triliun pada tahun 2045, menunjuk mantan calon calon presiden Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.
Sementara itu, Partai Gerindra, memilih bergabung dengan koalisi Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat, meningkatkan mayoritasnya menjadi lebih dari 74 persen dari total kursi.***
