PR BOGOR - Baru-baru ini beredar kabar sebuah kapal yang membawa ratusan pengungsi Rohingya kembali mendekati perairan Lhokseumawe, Aceh.
Melansir dari RRI, kapal tersebut terdeteksi berada di titik koordinat co N 06. 30'. 500" dan E 096. 53' . 500 yang berjarak pada posisi di utara Lhokseumawe dengan jarak 76,7 NMi.
Kabarnya, kapal tersebut mengangkut penumpang sekira 250 orang.
Baca Juga: Maluku, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT Berpotensi Alami Kekeringan, BNPB Keluarkan Peringatan Dini
Sekjen Panglima Laot Aceh Miftach Cut Adek membenarkan kabar tersebut, saat dikonfirmasi di Banda Aceh, Senin, 19 Oktober 2020.
Dia mengatakan, selama beberapa hari ini kapal tersebut terlihat oleh para nelayan di perairan Lhokseumawe.
"Ada info begitu. Sudah beberapa hari ini mereka para pengungsi tersebut terlihat sama nelayan kita dan mereka berada sekitar 80 -100 mil laut," ujarnya.
Baca Juga: Mengejutkan! TNI yang Dipecat Karena LGBT Ternyata Positif HIV/AIDS, Begini Penjelasan Majelis Hakim
Menurutnya, para pengungsi Rohingya itu kemungkinan akan masuk ke Aceh, dikarenakan tujuan utamanya menolak mereka untuk masuk.
"Kemungkinan ada, tapi bukan tujuan. Mereka tujuan utama Malaysia, tapi ditolak," ujarnya.
Dia juga menilai, karena letak geografis dan perairan Lhokseumawe merupakan lokasi terdekat menjadikannya alasan para manusia perahu itu mendekat ke Aceh.
Baca Juga: Resmi Menyandang Status Istri dari Taqy Malik, Ini Potret Sherel Nadirah Thalib
"Geografis dan arus yang membuat mereka lebih mudah sampai di Lhokseumawe. Maka kerajaan Pase adalah yang sangat strategis untuk pelayaran," katanya.
Sebelumnya, pengungsi Rohingya yang berjumlah 296 orang juga terdampar di Aceh pada awal September 2020 lalu.
Mereka menepi ke daratan dengan kapal kayu di Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
Baca Juga: Soal Pemberian Vaksin Covid-19, Jokowi Bilang Isunya Jangan Dipelintir Nanti Masyarakat Malah Demo
Saat ini mereka telah dibawa ke tempat penampungan pengungsi dan sudah ditangani oleh organisasi internasional untuk migrasi (IOM) dan pemerintah setempat.***