Network
PR BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka suara menyoali tuduhan yang menyebutkan dirinya menggerakkan aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di sejumlah daerah, Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin.
SBY justru meminta pemerintah segera mengungkap dalang atau oknum yang menunggangi aksi anarkis penolakan UU Omnibus Law itu, termasuk yang di Jakarta.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum. Dan hukum harus ditegakkan, jadi lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negara melakukan hoaks," kata SBY lewat akun Youtube pribadinya, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, Senin 12, Oktober 2020.
Baca Juga: Pagi-Pagi Buta Senior di Pesantren Ummul Qura Tangsel Aniaya Juniornya, 3 Korban Alami Luka Lebam
Kendati memang tuduhan itu ada, SBY tidak yakin itu berasal dari Badan Intilijen Negara (BIN) atau pun sejumlah pemangku lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartatto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Lantas, SBY mengaku hubungannya dengan orang-orang tersebut tidak ada masalah sehingga kemungkinan tudingan yang menyebut dirinya dalang demo ricuh penolakan UU Cipta Kerja itu bukan senagaja dilempar mereka.
"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," kata SBY.
Baca Juga: KAMI Tak Larang Simpatisan Bergabung Ormas Islam untuk Aksi 1310 Besok, Din Syamsuddin: Saya Doakan
Dalam deklarasi itu, meski seandainya memiliki kemampuan, SBY tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, maupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja.
