Network
PR BOGOR – Demo besar-besaran menolak disahkannya UU Cipta Kerja berlangsung ricuh pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin.
Hal ini membuat beberapa kepala daerah buka suara, seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Emil sapaan akrabnya ini, datang menghampiri masa aksi di Gedung Sate Bandung dan mengadatakan berjanji akan mengirimkan surat penolakan terhadap UU Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Ikut Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Jefri Nichol: Gatau Bang, Ikut saja Bang, Semangat
Emil datang dengan didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam/III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan para pimpinan serikat buruh.
Tidak lama setelah berdiri di samping mobil komando, ia yang dipayungi anak buahnya mengambil alih pelantang suara lalu meneriakkan yel-yel.
“Buruh!,” kata Kang Emil sembari mengangkat kepalan tangan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari Warta Ekonomi, pada Kamis, 9 Oktober 2020.
Baca Juga: 4 Pengakuan V BTS Berpotensi Menghancurkan Hati ARMY, Sempat Ditipu Sopir dan Dibuntuti Sasaeng
“Juara!” sahut para demonstran serempak dan kemudian, ia meneriakkan mahasiswa dan Jabar yang juga disahuti dengan kompak: Juara!
Sang Gubernur mengakui bahwa telah mendengarkan aspirasi dari pendemo yang berisi poin-poin ketidakadilan di UU Ciptaker.
Sebagai tindak lanjut, ia berjanji akan menyurati Presiden dan DPR.
Baca Juga: Pakar UI: Bila Pendemo UU Cipta Kerja Punya Penyakit Bawaan, Risiko Terpapar Covid-19 Sangat Besar
“Isi surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law,” ujar Kang Emil yang disambut dengan sorakan dan tepuk tangan massa aksi.
Isi kedua surat yang sudah ditandatangani itu, kata dia, meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu, karena masih ada waktu 30 hari revisi sebelum UU tersebut diteken Presiden.
Hal serupa juga dilakukan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menemui massa aksi di sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Baca Juga: Finishing Plat Duiker Ruas I di Jalan TMMD Reguler Brebes
Ia menyatakan berjanji akan memfasilitasi aspirasi para buruh ke pemerintah pusat, yakni dengan mengirim surat ke Presiden.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga nyatanya satu frekuensi dengan Ridwan Kamil dan Sri Sultan HB X.
Janjinya sama, yakni akan menyalurkan aspirasi massa ke pemerintah pusat. Lebih lanjut ia mengatakan, penegakan keadilan adalah tanggung jawab semua.
Baca Juga: Was-was Lonjakan Kasus Covid-19 dari Klaster Demo UU Cipta Kerja, Otoritas: Ingat Kita Masih Pandemi
“Dan Anda semua sedang berusaha menegakkan keadilan,” kata Anies.
“Betul,” seru massa aksi serempak.
Selain tiga nama di atas, aksi yang sama juga dilakukan Gubernur Sumatera Barat dan Kalimantan Barat.
Selain gubernur, Kepala daerah di kabupaten/kota hingga DPRD juga ikut menemui massa aksi dan menyuarakan aspirasi terkait penolakan UU Omnibus Law.
Baca Juga: Kata IDI Siap-siap Lonjakan Kasus Covid-19 dari Klaster Demo UU Cipta Kerja: Sudah Berdasarkan Sains
Menurut pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, sikap yang diambil sejumlah kepala daerah tersebut sudah tepat.
Karena selain meredakan sikap anarkisme massa, juga dinilai dukungan dari pemerintah akan membawa pengaruh besar.
Lalu ketika ditanyai, apakah kepala daerah akan untung atau buntung akibat memihak pada massa aksi. Seperti Ridwan Kamil yang digadang-gadang didukung Jokowi dalam Capres 2024, dirinya mengatakan 'fifty-fifty'.
Baca Juga: Sempat Jadi Sorotan Istana, Jawa Timur Kini Berprestasi, Miliki Penanganan Terbaik Pandemi Covid-19
“Bisa untung, bisa juga buntung. Mungkin awalnya Jokowi akan kaget karena mendapat penolakan dari kepala daerah, tapi pilpres masih jauh. Masih bisa berubah lagi,” ujar Pangi.***
