TPN Ganjar-Mahfud Desak Jokowi Dipanggil Jadi Saksi, MK: Kami Menolak, Presiden Simbol Negara

PRMN, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menanggapi usulan dari Deputi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Namun, salah satu Hakim MK Arief Hidayat menegaskan bahwa tidak mungkin memanggil Jokowi karena statusnya sebagai simbol negara.

Dalam pandangan Arief, "Kita memanggil kepala negara, Presiden RI kelihatannya kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan."

MK hanya meminta keterangan dari para menteri terkait dalam sidang tersebut.

Menurut Arief, "Maka kita memanggil para pembantunya, dan pembantunya ini yang terkait dengan dalil pemohon."

Meskipun ada dorongan dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi, untuk memanggil Jokowi dan delapan jajaran terkait dalam sidang PHPU Pilpres 2024, MK tetap mempertahankan keputusannya. 

Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Panggil Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima surat terbuka dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi yang terdiri dari aktivis, pemikir dan tokoh demokrasi, HAM, dan antikorupsi, pada Kamis (4/4/2024) di Gedung 2 MK. /Foto: Humas MK/mkri.id/Panji

Usman Hamid, perwakilan koalisi menyampaikan harapannya agar surat terbuka yang dikirimkan Kamis kemarin, 4 April 2024 dipertimbangkan oleh hakim MK.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan peran Jokowi dalam memengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui berbagai cara, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pengerahan aparat TNI serta Polri.

Meskipun waktu yang tersedia untuk menangani sengketa Pilpres 2024 terbatas, mereka berharap kebenaran materiil dan keadilan substansial dapat tercapai.