Network
PRMN, Jakarta - Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini mengundang beberapa menteri terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam sidang pada Jumat, 5 April 2024 itu terungkap bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial (jamsos) merupakan bagian integral dari program pemerintah untuk mendukung keluarga kurang mampu di Indonesia, bukan untuk memenangkan paslon tertentu seperti yang digugat pemohon dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Menurut Risma, bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari upaya tersebut.
Risma menjelaskan, "PKH diberikan kepada keluarga miskin dengan kondisi tertentu, ada ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah, disabilitas, dan lansia."
Menyusul tahun anggaran sebelumnya pada 2023, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp79,2 triliun untuk tahun 2024. Risma berkata sebagian besar dana, sekitar Rp78 triliun atau 98,54%, akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial.
Risma menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial ini mencakup program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tanpa melupakan bantuan-bantuan khusus seperti yang ditujukan kepada lansia tanpa keluarga, disabilitas, dan anak yatim.
Dengan mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk ini, ia memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran
Namun, Risma menekankan bahwa pengalokasian dana tersebut tidaklah mengesampingkan dukungan manajemen kementerian.
Proses penyaluran bansos tersebut melibatkan beberapa lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Himbara dan PT Pos Indonesia sebagai penyalur.
Menurut Risma, alasan pemilihan PT Pos adalah untuk mempercepat penyaluran bantuan, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke bank.
"Pos Indonesia menyerahkan langsung ke rekening KPM, dan untuk menyiasati bank-bank negeri dan swasta yang tidak bisa mencairkan dana kurang dari tiga bulan karena pemilik rekening minimal 3 bulan baru bisa diurus," kata Risma.
Dalam konteks belanja bantuan sosial, Risma juga menyebutkan bahwa Kemensos akan tetap memberikan bantuan reguler seperti PKH dan BLT, meskipun masih ada bantuan khusus seperti bantuan El Nino yang harus diperhatikan secara terpisah.
Di samping itu, Muhadjir menjelaskan bahwa bantuan sosial dibagi menjadi tiga tingkatan, salah satunya tingkatan paling rendah yaitu miskin ekstrem. Bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan berdasarkan nama dan alamat penerima.
"Catatan untuk penerima kategori miskin ekstrem diberikan langsung ke mereka, hampir semua paket di Kemensos kita berikan bahkan termasuk BLT El Nino tahun ini," ucap Muhadjir.
Sri Mulyani Beri Rincian soal BLT El Nino
Koordinasi antara menteri juga dilakukan untuk mengatasi situasi khusus, seperti El Nino yang mempengaruhi ketersediaan pangan.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian anggaran untuk memberikan bantuan selama enam bulan demi mengatasi gagal panen akibat El Nino yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Koordinasi dengan sektor perbankan juga menjadi fokus pembahasan, terutama dalam hal mempercepat proses penyaluran bantuan.
Kemudian, Risma menyoroti kendala di daerah-daerah terpencil yang tidak dilayani oleh bank-bank negeri maupun swasta, sehingga bantuan yang didapat oleh masyarakat kecil yaitu sebesar Rp450 ribu per penerima.
"Sebenarnya kecil bansos itu ke masyarakat. Ada kasus di Aceh dia (penerima bansos) harus nyebrang karena tidak ada bank, tidak ada pos. Nyebrang saja ongkosnya bisa Rp600 ribu, dapatnya hanya Rp450 ribu. Di Bali, Bank BTN tidak ada di kabupaten itu. Ada yang sampai ngambil di kabupaten lain transportnya lebih banyak daripada yang mereka terima," terang Risma.
Dalam pembahasan anggaran bansos, terungkap bahwa penyesuaian dilakukan tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada di beberapa kementerian.
Baca Juga: Faisal Basri Sebut Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi Bikin Rakyat Baris Kayak Bebek Minta Makan
Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran bansos memang turun dari tahun sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh lonjakan, melainkan juga oleh basis anggaran tahun sebelumnya.
Pertanyaan terkait pemilihan jenis bantuan dan penyesuaian anggaran juga menjadi fokus dalam sidang MK hari ini. Airlangga kemudian menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo mengenai kemungkinan penerimaan lebih dari satu bantuan secara bersamaan.
"Penyaluran bansos salah satunya melalui Kementerian BUMN, untuk pangan bersama Bapanas dan Bulog. Muara anggarannya di Kemenko Perekonomian," pungkasnya.***
