Network
PEMBRITA BOGOR - Masyarakat Jakarta tengah dihebohkan dengan viral hilangnya dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dicabut secara mendadak. Hal ini menimbulkan kekecewaan, terutama di kalangan penerima manfaat yang telah dinilai layak menerima bantuan tersebut.
Dalam sebuah penjabaran oleh seorang warganet dengan akun @syhfxxx yang dilansir dari akun Instagram @upt.p4op, kekecewaan tersebut mencuat karena masalah kebijakan ranking kemiskinan, atau yang lebih dikenal sebagai Desil DTKS.
Menurut warganet tersebut, kebijakan baru terkait penggolongan desil 1-4 dalam DTKS yang dilakukan oleh pihak terkait, dinilai tidak transparan dan tiba-tiba diubah.
Hal ini berbeda dengan proses sebelumnya yang melibatkan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial melalui survei langsung ke rumah penerima manfaat KJMU.
Akun Instagram @syhfxxx menyoroti perubahan acuan data yang kini menggunakan data dari Wali Data dan Bappeda, tanpa adanya informasi yang jelas mengenai cara pengumpulan data tersebut.
Menurutnya, kredibilitas pengklasifikasian desil yang dilakukan oleh Wali Data dianggap kurang transparan.
Belum jelas bagaimana cara pengklasifikasian desil dilakukan, apakah melalui survei langsung yang transparan atau dengan menggunakan data besar dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.
Dengan adanya perbedaan data yang cukup signifikan antara data dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial dengan data dari Wali Data, kecurigaan pun muncul.
Sebagian besar masyarakat menuntut transparansi dalam proses pengelompokan desil yang dilakukan oleh Wali Data, serta meminta adanya opsi penyanggahan data secepatnya untuk menjaga kredibilitas lembaga terkait.
