Network
PR BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangannya menyoali kualitas demokrasi.
Pandangan AHY disampaikan agar dapat menjadi perhatian seluru kader Partai Demokrat dalam acara peringatan hari jadi partai yang didirikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono 19 tahun lalu, yang kemudian disiarkan langsung di televisi swasta, Jumat 25 September 2020, malam.
Kader Partai Demokrat diingatkan AHY agar mencegah penyimpangan dan kemunduran kualitas demokrasi yang dinilainya kini terjadi di sejumlah negara.
Baca Juga: Pilkada 'Maut' 2020 Terlalu Dipaksakan? Otoritas Enggan Pedulikan Kekhawatiran Dokter dan Perawat
Adalah kebebasan sipil yang semakin rapuh, eksploitasi politik identitas, menjadikan masyarakat terbelah, independen dan netralitas sebagian media juga semakin dipertanyakan menjadi parameter yang digunakan AHY dalam menganalisa kondisi demokrasi sejumlah negara saat ini.
"Ruang politik digital, terasa lebih sesak akibat provokasi, hoaks, kebohongan, dan ujaran kebencian, yang melebihi batas. Dengan jujur, kita harus mengakui, bahwa beberapa fenomena tersebut, juga terjadi di Indonesia," ujar AHY sebagaimana dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Sabtu 26 September 2020.
Menyoali kebebasan berpendapat, dalam pandangan AHY, seluruh warga Indonesia memiliki hak menyampaikan pendapat mereka lantaran sudah terpayungi secara hukum.
Baca Juga: Mensos Bilang kalau Anggarannya Tersendat Maka PEN Terganggu, Padahal Ekonomi Kuartal II Negatif
Hanya saja, pendapat yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Namun di luar itu, negara juga mesti mendengarkan suara rakyatnya, termasuk kritikan dan pendapat yang berbeda.
"Jangan karena kita tidak tahan menghadapi kritik, lalu lintas kebebasan sipil, dan kualitas demokrasi kita korbankan. Kritik dari masyarakat, adalah ekspresi kepedulian rakyat, terhadap pemimpinnya, dan kecintaan rakyat, negaranya. Rakyat ingin negara, pemerintah, dan para pemimpinnya, sukses," tutur AHY.
AHY mengajak pemerintah mendengarkan suara rakyat. Rakyat akan menghormati dan mencintai pemimpinnya bilamana pemerintah pusat atau pun daerah mau mendengarkan mereka.
Baca Juga: Kekayaan Menantu Jokowi Bobby Nasution di Pilkada 2020, Sumbernya dari Veteran Cafe hingga Apartemen
Gerakan reformasi tahun 1998 diperoleh masyarakat Indonesia, dan gerakan-gerakan rakyat lainnya diperoleh tidaklah mudah.
"Yang membutuhkan perjuangan yang membutuhkan pengorbanan, keringat, darah, air mata dan bahkan nyawa dari para aktivis, mahasiswa, dan para pejuang demokrasi lainnya, AHY menunjukkan bahwa perangkat dan instrumen demokrasi ini harus dipastikan tetap berjalan , sesuai tatanan.
“Ini penting, agar demokrasi kita tidak berjalan pincang. Jangan justru, mundur lagi ke belakang. Terlalu mahal, harga yang harus kita bayar, jika kita harus kembali lagi, ke zaman sebelum reformasi,” tegas AHY.
Baca Juga: Pelayanan Disdukcapil Brebes di Non Fisik TMMD Reguler Brebes
AHY menilai, membenahi demokrasi tak cukup dengan mendengarkan, tatanan demokrasi yang baik juga membutuhkan supremasi hukum. Hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara.
Dengan begitu, menurutnya, demokrasi harus berjalan di atas koridor hukum yang independen, netral dan impasrsial. Jangan sampai penegak hukum mudah diintervensi, dipolitisir, dan dimanipulasi.
AHY mengajak seluruh elemen bersama-sama memanipulasi, agar pedang keadilan, tidak tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Menurutnya, tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian.
Baca Juga: Rapat DPRD Kabupaten Bekasi Mendadak Ambyar Usai Satu ASN Mengonfirmasi Positif Covid-19
"Artinya, absennya keadilan, akan menimbulkan konflik, dan perpecahan. Jalan demokrasi dan tegaknya keadilan, adalah pilihan kita,” kata penerima penghargaan Bintang Penghargaan Adi Makayasa ini.***
