Network
PR BOGOR - Dugaan mark up ditemukan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di Pemerintahan Anies Baswedan dalam pembelian robot pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) di daerahnya.
Menanggapi temuan itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mendesak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan temuan mark up tersebut.
Anies Baswedan harus menggandeng KPK untuk memeriksa anggaran-anggaran yang dianggap dimainkan oknum-oknum tertentu, kata Ujang Komarudin, dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, Kamis 3 September 2020.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Global Masih Jadi Ancaman Dunia, Hindari Ciuman Pakai Masker Saat Berhubungan Seks
Baca Juga: Warga Timor Leste Mendadak Ingin Kembali Bergabung ke Indonesia, Kondisi Ekonomi Jadi Musababnya
Diketahui, dugaan temuan mark up ini diungkap PSI menjelang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI tahun 2019.
Pemprov DKI Jakarta ingin membeli robot pemadam kebakaran senilai delapan miliar rupiah.
Fraksi PSI mengatakan harga robot tersebut hanya Rp4.4 miliar.
Baca Juga: Pesta Gay di Apartemen di Kuningan Jakarta Selatan Digerebek Polisi, Barang Bukti Masih Diselidiki
Baca Juga: Cara KAMI Kritisi Pemerintahan Jokowi Dinilai Kurang Elegan, Disarankan Sebaiknya Dekati Megawati
