Network
PR BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan aturan soal BLT karyawan swasta.
Dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, aturan itu yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi/Gaji Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Permenaker tersebut diteken Menaker Ida Fauziyah pada 14 Agustus 2020. Berdasarkan Pasal 3 dari Permenaker tersebut, bantuan subsidi gaji karyawan sebesar Rp600 ribu diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi enam kriteria berikut:
Baca Juga: BLT Karyawan Swasta Dipastikan Cair 25 Agustus, Jokowi Diminta Berikan Hak Sama Bagi Guru Honorer
1). Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK)
2). Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
3). Pekerja/buruh penerima gaji/upah
4). Kepesertaan sampai bulan Juni 2020
Baca Juga: Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, 18 Agustus 2020
5). Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan
6.Memiliki rekening bank yang aktif
Skema penyaluran dana subsidi pekerja ini yaitu, daftar pekerja calon penerima subsidi datang dari BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan syarat yang ada.
Baca Juga: Di Tengah Jutaan Orang Mencintai BTS, 4 Artis Blak-blakan Membenci Bangtan Boys, RM Banyak Diserang
Kemudian, data akan diberikan kepada Menaker dengan melampirkan berita acara dan surat pernyataan kebenaran data.
Selanjutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan menetapkan daftar calon penerima bantuan tersebut dan menyampaikan surat pemerintah membayar langsung (SPM LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Setelah itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan dana bantuan melalui bank Penyalur.
Baca Juga: 17 Perusahaan Tiongkok Senilai Rp500 Triliun Hijrah Ke Indonesia, Jadi Kado Kemerdekaan ke-75 RI?
Bank penyalur memindahbukukan dana kepada rekening masing-masing penerima bantuan secara bertahap.
Artinya, bantuan langsung diberikan negara kepada masing-masing karyawan tanpa melalui perantara perusahaan.
Apabila masih ada sisa dana bantuan yang tertampung di bank penyalur hingga akhir tahun anggaran maka akan kembali disetorkan ke rekening kas negara.
Baca Juga: HUT ke-75 RI Tim Merauke Bertugas Turunkan Merah Putih, Komandan Upacara Kepala Densus 88 Antiteror
Menaker Ida Fauziyah menyebut, subsidi bulan September dan Oktober akan diberikan pada akhir Agustus ini
Sementara, untuk subsidi bulan November dan Desember akan diberikan selanjutnya.
"Jadi, untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali, Rp 1.200.000," ungkap dia.***
