Network
Baca Juga: Jadwal Bulu Tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini Rabu, 28 Juli 2021
Fadli Zon, mengatakan, BKSAP sudah lebih dulu memperhatikan isu-isu yang tengah berkembang di Myanmar, khususnya terkait advokasi kasus Rohingya.
Sedangkan pada titik ini, BKSAP menilai sikap tidak ikut campur yang dilakukan negara ASEAN lainnya seharusnya tidak dimaknai bahwa ASEAN sebagai lembaga tersendiri.
Menurut Fadli, lembaga parlemen di negara ASEAN juga sebaiknya tidak bersikap pasif atas situasi di Myanmar atau menutup mata terhadap kondisi urusan rumah tangga ASEAN.
Baca Juga: 5 Makanan yang Harus Dikonsumsi usai Sembuh dari Covid-19
"Secara dinamis dan progresif, parlemen di negara-negara ASEAN punya posisi strategis menjadi peacemaker sesuai kapasitas dan mandat politik yang dimiliki," ucap dia.
BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen mempunyai mandat membantu diplomasi negara melaksanakan diplomasi antara parlemen, kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
"Kami pun berupaya memasukkan isu Myanmar sebagai outcome document di berbagai organisasi parlemen dunia," ujar Fadli Zon.
Baca Juga: Billie Eilish Dihujani Komentar Negatif dari Netizen, Ini yang Dilakukan sang Pelantun 'Bad Guy'
BKSAP akan mendukung pemerintah menjadi peace maker, problem solver dan bridge builder untuk dapat menyelesaikan krisis di Myanmar.
"Serta mempercepat pelaksanaan lima poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar," ucapnya.
Berikut lima poin konsensus yang dimaksud:
1. Kekerasan harus segera dihentikan
2. Dialog konstruktif antara semua pihak terkait
3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar
