Network
PR BOGOR - Kondisi negara Myanmar pascafaksi militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar menciptakan konflik di dalam negara tersebut.
Meski dikuasai militer, namun masyarakat sipil menolak atas kekuasaan tersebut. Persoalan yang terjadi di Myamar tak luput menjadi sorotan Internasional.
Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, turut serta mendukung upaya penyelesaian konflik di Myanmar secara damai dengan diplomasi antar negara.
Baca Juga: ROC Berada di Peringkat ke-4 Klasemen Sementara Olimpiade Tokyo 2020, Negara Apakah Itu?
Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon yang dilansir PikiranRakyat-Bogor.com dari laman dpr.go.id, Rabu 28 Juli 2021.
Menurut Fadli Zon, tindakan pengambilalihan paksa pemerintahan Myanmar oleh militer tersebut merupakan bentuk kemunduran domokrasi di negeri Seribu Paoda itu.
"Akibatnya, banyak warga sipil jadi korban dan terjadi krisis kemanusiaan," ucap Fadli Zon.
Kondisi di Myanmar juga menjadi taruhan keberadaan ASEAN sebagai lembaga antar bangsa yang menaungi kawasan Asia Tenggara.
Untuk itu, kata Fadli Zon, dunia internasional menanti kiprah Myanmar mengatasi persoalan tersebut. Ia pun menyadari, tantangan menyelesaikan konflik juga menghambat perdamaian di Myanmar.
Dimana adanya ketidaksamaan persepsi antara negara-negara ASEAN dalam memandang kasus Myanmar, serta prinsip non interference (tidak ikut campur. red) oleh negara-negara ASEAN.
