Network
PR BOGOR – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebelumnya resmi mengumumkan bahwa pemerintah menolak kepengerusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Yasonna Laoly mengatakan bahwa masih ada kelengkapan berkas Partai Demokrat yang tidak bisa dipenuhi oleh KLB Deli Serdang.
Pengamat politik Harits Hijrah Wicaksana turut memberikan saran kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk minta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY,” ujar Harits yang dikutip PRBogor.com dari Antara.
Baca Juga: Kebakaran Terjadi di Apartemen Taman Sari, 23 Mobil Pemadam Mulai Diterjunkan
Baca Juga: FAKTA atau HOAKS: Benarkah Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Mantan Polisi?
Alasannya, menurut Harits pemerintah terbukti tidak mengintervensi urusan internal Partai Demokrat.
Dibuktikan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak KLB Demokrat veri Deli Serdang.
Harits juga mengatakan, akan lebih terhormat apabila permintaan maaf SBY-AHY secara terbuka dan resmi kepada Presiden Jokowi.
“Kami berharap SBY-AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi,” ujar Harits yang juga Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung ini.
Ia juga mengatakan dengan permintaan maaf tersebut, mencerminkan sifat ksatria dan juga seorang negarawan.
Harits pun turut membandingkan pada masa pemerintahan SBY turut diwarnai KLB pada tubuh partai politik yang lain.
Sehingga, menurutnya AHY membuat pernyataan tentang demokrasi saat ini yang semakin lebih baik.
Harits juga mengungkapkan, apabila AHY meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, itu bisa menjadi contoh pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Pasalnya, saat kisruh internal Partai Demokrat mencuat, AHY kerap memberikan narasi yang cenderung tendensius.
Baca Juga: Hasil Liga Inggris: Diogo Jota Berhasil Selamatkan Liverpool, Arsenal Kalah di Kandang Sendiri
Sampai AHY menyebut pemerintahan Jokowi mengintervensi internal Partai Demokrat.
“Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY,” ujar Harits.
Diketahui, saat terjadi KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, SBY maupun AHY menuduh pihak istana ikut campur masalah internal Partai Demokrat.
AHY dalam pidatonya turut mengatakan adanya KLB di Deli Serdang merupakan bukti menurunnya tingkat demokrasi di Indonesia.***
