Network
PR BOGOR - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengkritik kebijakan pemerintah yang berencana ingin impor beras dari Thailand. Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini menanggapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, pada akhir Maret 2021.
"Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?," kata Anwar melalui keterangan resminya, Minggu 21 Maret 2021.
Baca Juga: Usai Jalani Tes Swab PCR, Timnas Bulutangkis Indonesia Negatif Covid-19
Baca Juga: Ramalan Shio Tikus, Kerbau dan Macan Besok, 22 Maret 2021: Beberapa Mendapatkan Rezeki Nomplok
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya karena berpotensi menghancurkan harga beras petani.
"Apalagi, kalau kita kaitkan dan hubungkan dengan pernyataan presiden yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing apalagi produk-produk tersebut sudah bisa di-supply oleh anak-anak bangsa," ujar Ketua PP Muhammadiyah untuk bidang ekonomi itu.
Anwar menyatakan bahwa kebijakan impor beras akan menyengsarakan para petani beras.
Baca Juga: Hasil Piala Menpora 2021: Arema FC dan Tira Persikabo Harus Berbagi Poin
Baca Juga: Vaksin Covid-19 pada Ibu Hamil Apakah Boleh? IDI: Jangan, Masih Perlu Dikaji Ulang
Ia meminta agar para menteri mematuhi instruksi Presiden Jokowi yang meminta untuk lebih menghargai dan cinta terhadap produk lokal.
"Saya betul-betul menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh presiden agar kita membeli produk bangsa kita sendiri karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," tutur Anwar.
"Bahkan dalam pasal 33 UUD 1945 pemerintah diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu bagi tegaknya amanat dari konstitusi maka pemerintah harus hadir membela rakyat," sambungnya.
Baca Juga: PDIP Tegaskan Tolak Rencana Impor Beras: Kami Tahu di Belakang Banyak Pemburu-pemburu Rente
Menurut Anwar, adalah tugas pemerintah jika beras rakyat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Galamedia News dalam artikel "Wakil Ketua MUI Terkaget-kaget Sejumlah Menteri Tak Patuhi Instruksi Presiden."
Sebab, tugas pemerintah juga untuk mencerdaskan rakyat agar spesifikasi beras sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.
"Dan saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi diantara para pejabat negara di negeri ini sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat," tegasnya.***(Dicky Aditya/GalamediaNews.com)
