Network
PR BOGOR - Terkait revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga kini masih menjadi perbincangan hangat publik.
Sebelumnya, perintah untuk merevisi pasal-pasal UU ITE tersebut berdasarkan saran dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Diketahui UU ITE tersebut telah dibuat pada beberapa tahun ke belakang, yakni pada 2008 silam.
Hingga kini revisi UU ITE ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Tak sedikit sejumlah pihak akhirnya ikut berpendapat terhadap rencana revisi UU ITE tersebut.
Baca Juga: Amanda Manopo Mengaku Dapat Ancaman Pembunuhan, Pengacara Beberkan Bukti dan Akan Tempuh Jalur Hukum
Melihat kondisi yang demikian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
Surat edaran yang bernomor: SE/2/11/2021 telah ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.
Disebutkan dalam surat edaran tersebut Kapolri ingin memberikan sejumlah pedoman agar penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Selasa, 23 Februari 2021: Lengkap mulai dari RCTI, SCTV hingga Trans TV
"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri sebagaimana dikutip PRBogor.com dari PMJ News.
