Network
PR BOGOR - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19 adanya kebijakan memotong insentif tenaga kesehatan hingga 50 persen.
Dikatakan Sri Mulyani, insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 menjadi Rp7,5 juta perbulan untuk dokter spesialis.
Kemudian, Rp6.250.000 untuk spesialis yang masih berstatus peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS).
Lalu dokter umum dan dokter gigi mendapat insentif Rp5 juta, perawat dan bidan Rp3.750.000 perbulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta.
Sri Mulyanai menyatakan insentif itu dapat kembali seperti semula jika adanya kebijakan baru.
"Dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi covid-19," kata Sri Mulyani dalam surat yang ditujukan kepada Menkes.
Padahal sebelumnya, dalam Keputusan menteri Kesehatan pada tahun 2020 yang ditandatangani Terawan Agus Puttranto, insentif bagi dokter spesialis adalah Rp15 juta perbulan.
Sementara untuk dokter umum dan dikter gigi adalah Rp10 juta perbulan, bidan dan perawat Rp7,5 juta perbulan, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta perbulan.
Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id sebelumnya dalam artikel "Di Tengah Perjuangan Melawan Covid-19, Kemenkeu Potong Insentif Nakes Hingga 50 Persen", sementara untuk santunan kematian masih di angka yang sama yakni Rp300 juta perorang.
Baca Juga: MAKI Bongkar Kode Terselubung Garong Bansos, Begini Tanggapan KPK
Terkait hal ini, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan jika pihaknya masih berkoordinasi dengan Kemenkes.
"Kementerian keuangan bersama Kemenkes masih terus melakukan penghitungan detail rencana belanja detail dengan perkembangan dinamis ini sehingga dukungan untuk penanganan covid-19 dapat terpenuhi di tahun 2021," jelasnya.
Sementara itu berdasarkan data anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, anggaran kesehatan mencapai Rp104,7 triliun.*** (Rifki Abdul Fahmi/PRFMNews.id)
