Network
PR BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma akan segera menghapus kebijakan pembagian bansos dengan cara manual.
Hal itu dilakukannya untuk menghindari penyelewengan yang dimungkinkan terjadi saat proses penyerahan pada warga yang membutuhkan.
Nantinya bansos dikucurkan kementeriannya, kata Risma, dikepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi.
Baca Juga: 6 Jam 'Pelototi' Senjata Api Diduga Milik Laskar FPI, Komnas HAM Langsung Cek Pesan Suara, Ada Apa?
Namun menurut Mensos Tri Rismaharini atau Risma akan digantikan secara elektornik, sebagai upaya menghindari penyelewengan.
Sehingga, menurutnya bisa transparansi, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.
Hal tersebut, disampaikan Risma setelah melakukan serah terima jabatan dari Plt Mensos, Muhadjir Effendy, di Jakarta pada Rabu, 23 Desember 2020.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus. Semuanya transaksi online," kata Risma.
Risma pun mengatakan, ingin mempelajari dahulu masalah yang ada di Kementerian Sosial.
Baca Juga: Di Tangan Gus Yaqut, Ini Arah Kementerian Agama RI
"Jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun, dan uang itu akan dikelola secara transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi, sehingga bisa dilihat siapapun," sambung.
Ke depan, dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi, sehingga semua bisa terpadu.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menuturkan, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak membutuhkan waktu yang lama.
"Kalau pengalaman saya, membetulkan data asal tidak ada inputan yang baru itu cepat sekali," kata dia seperti dikabarkan Pikiran-Rakyat.com dalam berita, "Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya".
Dirinya menerangkan, akan menggandeng pihak ketiga, yaitu perguruan tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai mensos.
"Sebetulnya belum tahu krusialnya, tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk, itu cepat sekali," ujarnya.
Baca Juga: Geram dengan Komentar Jahat Netizen, Adhietya Mukti Mengaku Akan Tempuh Jalur Hukum
Risma pun mencotohkan, berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur, kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk.
"Kita akan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tak percaya, tapi perlu ada pengawasan," tuturnya.
Politisi PDIP itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
Namun semua itu, kata dia bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan pembaruan data.
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu, mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah akalu bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," ujarnya.***(Amir Faisol/Pikiran-Rakyat.com)
