Network
PR BOGOR - Banyaknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan, kasus penularan Covid-19 pun akan semakin sulit untuk dikendalikan.
Oleh karena itu, Akademisi epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menyarankan pemerintah harus terus melarang adanya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk reuni 212.
"Bukan mengimbau, tapi melarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kemudian aturan itu ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Riris di Jakarta, Kamis 26 November 2020.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Umumkan Pemotongan Hari Libur Akhir Tahun 2020 Besok
Pasalnya, kasus positif Covid-19 di Indonesia sampai saat ini belum menujukkan tanda-tanda penurunan.
Sementara, Persaudaraan Alumni 212 berencana mengadakan reuni di Lapangan Monumen Nasional pada 2 Desember 2020 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, pengelola Monas sudah menolak untuk dijadikan lokasi reuni 212.
Baca Juga: Kemenag Segera Terbitkan Panduan Natal 2020 di Masa Pandemi Covid-19: Sama, Tak Boleh Mudik
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga tidak memberikan izin reuni 212 karena kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
Selaras dengan Anies, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono pun menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan izin reuni 212 di daerah manapun.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Aburachman pun bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada pihak yang mengotot menggelar acara reuni 212.
Baca Juga: Tepis Keras Fadli Zon Soal Naskah Khutbah Jumat, Kemenag: Tidak Berdasar dan Cenderung Mengada-ada
Dikutip dari Antara News, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menilai masyarakat sudah seharusnya menikmati kondisi dalam negeri yang damai dan tenang.
"Saya pikir semuanya berjalan baik saja lah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang," kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.
Sementara, siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Shobri Lubis menyatakan reuni 212 bukan dilaksanakan, tapi ditunda.
Baca Juga: BSU Kementerian Agama Dialokasikan Sebesar Rp5,7 Triliun, Dipakai untuk Pondok, Madrasah, dan Guru
Siaran pers yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif juga menyatakan pelaksanaan reuni 212 akan ditunda.
"Sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan kita untuk penggunaan Monas oleh pihak pengelola Monas," bunyi siaran pers tersebut.
"Dan melihat situasi kondisi terakhir perkembangan wabah Covid-19, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut," tulisnya. ***
