PRMN, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara gamblang soal bansos BLT El Nino dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Menurutnya, bansos menjadi mendesak terutama pada awal tahun ini karena dampak dari fenomena El Nino yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia, sejak Desember 2023 sebelumnya.
"Beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," ujarnya pada Jumat, 5 April 2024 dalam ruang sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Airlangga di MK menyatakan bahwa kondisi tersebut sangat mengganggu dan berdampak signifikan terutama bagi masyarakat miskin sehingga program bansos harus segera disalurkan.
Dia juga menyinggung langkah serupa yang diambil oleh beberapa negara seperti Singapura, India, dan Malaysia.
Muhadjir Effendy Buka-bukaan soal Bansos
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, turut membuka rahasia tentang program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam sidang yang sama.
Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah memiliki program perlinsos untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.
"Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial," kata Muhadjir.
Program perlindungan sosial (perlinsos) tersebut, menurut Muhadjir, memiliki tujuan ganda yaitu mencegah kenaikan angka kemiskinan serta mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Baca Juga: Faisal Basri Sebut Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi Bikin Rakyat Baris Kayak Bebek Minta Makan
Anggaran perlinsos tahun 2024 sendiri mencapai Rp 496,8 triliun, yang tersebar dalam berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas masing-masing.
Dalam rincian anggaran tersebut, subsidi mencakup berbagai hal seperti subsidi energi, pupuk, dan bunga KUR. Sementara itu, bantuan sosial mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, serta berbagai jenis kartu bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Jaminan sosial juga menjadi bagian dari program ini, termasuk bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.***