PRMN, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menjelaskan soal mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Kamis, 4 April 2024
Sebelumnya, Refly Harun pada konpers usai sidang, Rabu, 3 April 2024 mempertanyakan efektivitas program Data Penerima Manfaat yang dijadikan dasar dari pembagian bansos sepanjang kampanye Pilpres 2024.
"Data Penerima Manfaat yang dibilang kubu 02 ini apakah betul-betul mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat atau hanya untuk kepentingan elektoral? Itu yang kami pertanyakan. Maka dari itu kami menggugat hal ini," jelas Refly.
Ace yang jadi saksi fakta Prabowo-Gibran ini meluruskan bahwa program bansos bukan hanya dilakukan oleh kubu paslon 02 saja, melainkan juga diterapkan dan dijanjikan oleh kubu capres-cawapres lainnya melalui serangkaian modifikasi.
"Kita tahu bansos ini sering disebut sebagai bagian dari programnya paslon 02. Saya melihat sendiri beberapa kali paslon lain mereplikasi bansos ini dengan sebutan lainnya, contohnya PKH Plus, KTP Sakti, dan lainnya," ucap Ace.
Ace juga berkata strategi pork barrel yang sering digaungkan selama Pilpres 2024 ternyata lebih banyak diterapkan untuk menaikkan elektabilitas calon anggota legislatif (caleg).
Sederhananya, strategi pork barrel atau politik gentong babi adalah strategi di mana kebijakan dilakukan untuk memengaruhi pemilih mencoblos paslon atau partai tertentu dengan memakai kas negara. Strategi politik ini populer dikenal usai film Dirty Vote karya Dandhy Laksono keluar pada Februari 2024 lalu.
Di film Dirty Vote tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut ada lima jenis bansos yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun 2024.
Di antaranya yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menyebut lima jenis bansos ini jadi cara ampuh untuk mendongkrak suara sang anak, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Ace: Bansos Bukan Hanya Sembako Saja
Ace kemudian menyebut bansos yang dibagikan tidak hanya berupa sembako seperti yang disebutkan oleh kubu Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud.
"Bansos ini sebenarnya bagian dari perlindungan sosial. Ada namanya jaminan sosial yang berupa jaminan kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan, ada juga namanya subsidi listrik, BBM, dan pendidikan," jelas Ace.
Bansos ini dibagikan dalam dua cara menurut Ace. Pertama, bansos reguler yaitu berupa Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah. Kedua, dibagikan secara insidental atau terjadi momen-momen tertentu seperti BLT El Nino.
Selain itu, sorotan ke bansos terjadi karena angka yang naik cukup drastis. Pada tahun 2023, bansos dibagikan sebesar Rp443,4 triliun dan naik di tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Ini yang diasumsikan sebagai politik gentong babi oleh Bivitri.
Ace kembali menjawab bahwa sebenarnya anggaran seperti PKH sedikit naik, dari Rp28,1 triliun pada 2023 menjadi Rp28,7 triliun pada 2024 untuk 10 juta kelompok penerima manfaat, dan dinilainya tidak begitu besar memengaruhi jumlah anggaran untuk bansos seluruhnya.
Namun, untuk perlindungan sosial lainnya malah naik drastis, dari Rp29 triliun pada 2023, kini mencapai Rp58,1 triliun (2024). Ada juga Dana Cadangan Penanggulangan Bencana yang dianggarkan sebesar Rp5 triliun pada pos anggaran tahun 2024.
Menurutnya, hal ini terjadi karena dampak dari perubahan iklim, misalnya kondisi hujan yang tak menentu sehingga banyak terjadi gagal panen di beberapa wilayah.
Ia juga meluruskan bahwa pembagian bansos PKH ini jauh dilakukan sebelum Pemilu 2024. "Memang orang-orang yang mendapat PKH ini dikumpulkan oleh Presiden berdasarkan DTKS, jauh sebelum Pemilu sudah dibagikan bansos, jadi tidak hanya pas momen elektoral saja," pungkas Ace.***