PEMBRITA BOGOR - Dicabutnya ribuan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) mendadak tuai sorotan tajam di media sosial. Cuitan dari akun mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di menfess X @unjsecret memperlihatkan kegelisahan ribuan mahasiswa yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya.
Akun anonim tersebut menyatakan, "Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI. Dan sekarang ribuan mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya."
Cuitan tersebut mengarah kepada Heru Budi Hartono selaku Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Heru Budi menjadi sorotan utama warganet karena dianggap bertanggung jawab atas pemotongan anggaran KJMU.
Beberapa warganet mengkritik tajam langkah kebijakan yang diambil oleh Heru Budi, menyatakan, "HBD baru ngejabat bentar aja ulah nya banyak banget."
Menanggapi protes tersebut, Ima menegaskan bahwa tanggung jawab utama terkait pemotongan anggaran KJMU ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah yang hadir dalam rapat.
"Dipotong anggarannya, sama Pj Gubernur dan Sekda," ucap Ima dikutip dari akun relawan Ganjar Pranowo, @timpenguinnas. Ia juga berkata seharusnya ada anggaran khusus untuk KJMU yang dijamin untuk mahasiswa DKI Jakarta hingga selesai studinya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menekankan bahwa pihak Pemprov DKI hanya mengawal agar penerima manfaat KJMU dipastikan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Pemotongan anggaran KJMU juga menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa dan warganet.
Sebuah cuitan juga menyerukan agar mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta dan menemui Heru Budi untuk memperjuangkan pengembalian KJMU.
Heru Budi, yang menjadi tren di media sosial dengan jumlah cuitan mencapai 9 ribu hingga saat ini, mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Beberapa warganet menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan yang diambilnya, sementara yang lain menyerukan aksi protes secara langsung.
Baca Juga: Viral Ribuan Dana KJMU Mahasiswa DKI Mendadak Hilang gegara Penentuan Desil DTKS Tidak Transparan
Dinas Pendidikan DKI Klaim Seleksi Calon Penerima KJMU Transparan
Dikutip dari ANTARA pada Selasa, 5 Maret 2024, Purwosusilo juga menjelaskan bahwa seleksi calon penerima KJMU menggunakan sumber DTKS kategori layak yang disahkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan data Regsosek dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Penerima bantuan KJMU dibagi menjadi empat kategori berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan, di mana hanya mereka yang tergolong dalam Desil 1 hingga Desil 4 yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
Sementara itu, Purwosusilo kemudian menyatakan bahwa bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.
Baca Juga: Disdik Respons KJMU Mahasiswa DKI yang Mendadak Dicabut: Data dari Kami Tepat Sasaran Lho
Artinya, hanya keluarga yang tergolong dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Seiring dengan berbagai respons dari berbagai pihak, pemotongan anggaran KJMU terus menjadi perbincangan yang memanas di kalangan mahasiswa dan warganet.
Masih banyaknya ketidakpuasan dan tuntutan untuk mengembalikan hak penerima KJMU menjadi viral di media sosial.***