PEMBRITA BOGOR – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, pada Selasa, 3 Oktober 2023 secara resmi melaporkan dugaan korupsi dana pensiun di empat BUMN ke Kejaksaan Agung.
Dugaan penyelewengan dana pensiun ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal ini menimbulkan masalah serius dalam keempat perusahaan BUMN tersebut.
Keempat BUMN yang terlibat dalam dugaan penyelewengan dana pensiun ini adalah PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, Holding BUMN Pangan atau ID FOOD, Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, dan PT Inhutani.
Dari hasil audit BPKP, negara diperkirakan dirugikan hingga Rp300 miliar. Namun, Erick Thohir menekankan bahwa angka tersebut masih tahap awal dari hasil investigasi BPKP.
Erick Thohir, Menteri BUMN, menjelaskan situasi ini dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Mobile Legends: Rekomendasi 30+ Nama ML Aesthetic Cocok Buat Player Ladies
"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi," ucapnya.
Temuan BPKP: Empat BUMN Korupsi Dana Pensiun
Kasus ini bermula dari temuan BPKP, yang melakukan audit terhadap dana pensiun di empat BUMN tersebut.
Audit ini mengungkapkan potensi penyelewengan yang signifikan, sehingga Kejaksaan Agung kemungkinan akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana kerugian negara yang sebenarnya.
Baca Juga: 5 Tempat Bubur Ayam Enak dan Lezat di Cianjur, Rekomendasi Bikin Kenyang saat Lapar Melanda
Erick Thohir juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun di BUMN.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dana pensiun karyawan BUMN harus dikelola dengan benar dan sesuai peraturan," ujarnya.
Dalam laporannya kepada Kejaksaan Agung, Erick Thohir berharap agar kasus ini dapat ditangani dengan serius dan tuntas.
Baca Juga: 3 Resep Nasi Goreng Spesial, Menu Sajian Praktis dan Nikmat untuk Sarapan di Pagi Hari
"Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga tuntas agar keadilan dapat ditegakkan," tambahnya.***