PR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggodok sejumlah formula untuk memabngkitkan ekonomi yang menjadi imbas dari pandemi Covid-19.
Diberitakan di Semarangku.pikiran-rakyat.com, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya saat ini tengah menggodok pembangkitan ekonomi desa yang rencana aksinya sedang dimatangkan.
Berkenaan dengan pembangkitan ekonomi desa tersebut, beberapa sudah mulai jalan sejak bulan Mei lalu.
Baca Juga: Ada Jadwal Rapid Test di Puncak Bogor, Pagi Ini Lalin Berjalan Normal Dominasi Wiasatawan
Di antaranya di sektor pertanian dalam arti luas meliputi pertanian pangan, kelautan, termasuk perkebunan, horti dan sebagainya.
Berikutnya yang sudah dimulai sejak bulan lalu adalah industri kecil menengah (IKM) seperti membuat masker dan makanan.
"Kita mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor ini. Apalagi yang mereka terdampak," kata Ganjar Pranowo usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat 19 Juni 2020.
Baca Juga: Sebaran Virus Corona di Jawa Barat Terbesar Keempat, Ridwan Kamil: Positif Hamil Lebih Banyak
Ganjar Pranowo menjelaskan dari hasil riset kecil yang dilakukan ternyata para pelaku IKM ini membutuhkan tiga hal.
Artikel ini telah tayang di Semarangku.pikiran-rakyat.com dengan judul 'Pemprov Jateng Matangkan Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa'.
Pertama, ingin diajari marketing. Kedua, ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang market place agar mereka bisa berdagang online. Ketiga, ingin diajari packaging.
"Tapi secara keseluruhan sambatnya sama, akses modal. Maka hari ini kita temukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu. Kira-kira perbaikannya apalagi," ungkap Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Bima Arya: Ekonomi Kota Bogor Bisa Bangkit di Tengah Pandemi Covid-19 dengan Catatan..
Ganjar Pranowo menyimpulkan, dari hasil pertemuan itu, pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.
"Pengelompokan itu agar mereka bisa sharing, bisa saling mendukung, kemudian tentu saja mereka nanti butuh akses modal sehingga nanti aksesnya itu individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan sana bergulir," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu.
Baca Juga: Puluhan Jadwal Konser Tertunda Imbas Covid-19, Andika Kangen Band Banting Setir Bisnis Beras
Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa atau tidak. Jika tidak maka akan dicarikan dari perbankan.
Begitu juga terkait dengan pelatihan melalui kerjasama dengan market place yang sudah unicorn serta pendampingan dari dinas terkait dan juga keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu.
"Hari ini kita kumpulkan untuk merapikan itu. Tapi saya sudah minta tadi beberapa contoh yang sudah berjalan. Nanti akan kita cek perkembangannya," kata Ganjar Pranowo.*** (Heru Fajar/Semarangku/PRMN)