PR BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko tidak mengurangi kewenangan daerah.
Sistem ini kata Jokowi, bertujuan untuk menyinergikan layanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Jokowi, saat memberikan sambutan pada Peresmian Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko, di Jakarta, Senin 9 Agustus 2021.
“Saya ingin tekankan bahwa layanan OSS Berbasis Risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah," ujar Jokowi, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bogor.com, dari Twitter @Setkab RI.
Baca Juga: Yumi's Cells Rilis Poster Baru Menggambarkan Kisah Manis Kim Go Eun dan Ahn Bo Hyun
Menuru Jokowi, OSS memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin baik di level pusat maupun di daerah, agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya juga makin sinergis, jelasnya.
Jokowi, mengungkapkan bahwa dirinya sudah banyak mendengar aspirasi dari para pelaku usaha mulai dari pengusaha kecil, menengah, hingga besar.
Mereka menyampaikan mengenai kebutuhan akan layanan perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, kata Jokowi.
“Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi, meminta jajaran terkait mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk disiplin dalam mengikuti kemudahan di dalam OSS.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap," tegasnya.
Semua harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memudahkan para pengusaha.
"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya,” tandas Jokowi.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Libra Selasa, 10 Agustus 2021: Penghasilan dan Karier Kamu Akan Meningkat
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan, bahwa di tengah pandemi saat ini pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi struktural.
Serta akan memastikan iklim kemudahan berusaha di Indonesia. Reformasi perizinan merupakan kunci dari hal tersebut.
“Kita ingin iklim usaha di negara kita berubah semakin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha," katanya.
Selain ittu, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi.
Jokowi, juga menyampaikan, bahwa dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia memasuki peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), ungkapnya.
“Itu artinya sudah masuk kategori mudah, tapi kategori itu belum cukup, kita harus mampu meningkatkan lagi, dari mudah menjadi sangat mudah, itu target kita,” tegas Jokowi.***