PR BOGOR - Belakangan ini isu reshuffle kabinet di pemerintahan Indonesia masih menjadi perbicangan publik.
Isu reshuffle kabinet ini muncul usai adanya keputusan penggabungan sejumlah kementerian.
Terkait isu reshuffle kabinet ini, ada sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjabat sebagai menteri.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar sebelumnya, DPR RI menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Dalam rapat paripurna tersebut juga pemerintah menyetujui soal pembentukan Kementerian baru yakni Kementerian Investasi.
Wacana Presiden Jokowi akan lakukan reshuffle kabinet ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Moeldoko mengatakan bahwa hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahui tentang reshuffle kabinet.
"Yang tahu hanya Presiden. Jawabannya satu, untuk reshuffle yang tahu hanya Presiden, titik," kata Moeldoko sebagaimana dikutip PRBogor.com dari Antara.
Baca Juga: BTS Kolaborasi dengan McDonald's, Tanpa Disadari 3 Petunjuk Ini Telah Diberikan Suga dan J-Hope
Baca Juga: Resmi! Jozeph Paul Zhang Ditetapkan Tersangka Dugaan Penistaan Agama, Polri Ungkap Keberadaannya
Tak hanya Moeldoko, politisi PKS, Mardani Ali juga ikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet.
Mardani Ali menuturkan bahwa jika isu reshuffle kabinet benar terjadi, pihaknya berharap agar pelaksanaan reshuffle didasari oleh data yang akurat serta berimbang.
“Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil,” ujar Mardani Ali sebagaimana dikutip PRBogor.com dari akun Twitter pribadinya.
Kendati demikian, pihaknya tetap menggarisbawahi bahwa reshuffle kabinet memang hak prerogatif Presiden Jokowi.
Tetapi, Mardani Ali berharap Jokowi bisa mengedepankan prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan.
“Pesan untuk Pak @jokowi, walau angkat Menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola & efektivitas Pemerintahan mesti jadi pertimbangan. Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua,” tulisnya.
Mardani Ali justru menyinggung soal visi dan misi untuk Indonesia.
“Kedua, Pak Jokowi punya visi dan misi yang perlu dikejar. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, reformasi birokrasi hingga penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan utama,” ujarnya.***