Network
Sebelum hotel digunakan untuk isolasi mandiri, Pemerintah Kota Bogor harus sudah menghitung pembiayaan dan disampaikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat agar pihak hotel nantinya tidak dirugikan.
Sebab, kata dia, akan dilihat dari harga minimum charge yang nantinya dibayar. Jadi ada beberapa skema dengan BPKP.
Baca Juga: Bima Arya Beberkan Adanya Ketidakpastian Pasal Dalam Draft UU Ciptaker Omnibus Law
Sekda melanjutkan, untuk pengawasan dan pengendalian akan dibantu oleh TNI dan Kementerian Kesehatan.
TNI akan mengawasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Sementara Kemenkes akan memberi pelatihan kepada karyawan hotel, meski sebagian besar penanganannya akan diisi oleh tenaga medis.
Baca Juga: Link Live Streaming Timnas U-19 vs Makedonia Utara, Shin Tae-yong 'Postur Tubuh Masih Jadi Kendala'
“Untuk tenaga medis dan lain-lain, akan diajukan dan dikoordinasikan dengan BNPB yang juga akan menempatkan dananya melalui BPBD, sehingga BPBD harus menunjuk BPK,” katanya.***
