Network
PR BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan, wilayahnya melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebanyak 60.000 spesimen atau sekitar satu persen dari jumlah penduduk.
Sementara Jawa Barat tengah mengejar target, Kabupaten Bogor justru mendapat sorotan terkait jumlah tes PCR yang begitu jauh dari target.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif mengungkapkan alasan mengenai kondisi tersebut.
Baca Juga: 6 Fakta Perushaan BUMN Bio Farma, Viral Usai Jadi Produsen Vaksin Covid-19 Dunia dari Asia Tenggara
"Intensitas pengambilannya (spesimen) tinggi, tapi terkendala beberapa alat PCR yang belum aktif," ungkap Dedi Syarif seperti yang dikutip Pikirarakyat-bogor.com, dari ANTARA pada Kamis, 1 Oktober 2020.
Dedy menyebut, pihaknya kewalahan dengan banyaknya spesimen hasil tes usap yang masuk.
Sebab, kurva jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari meningkat tajam sejak September lalu.
Baca Juga: Resmikan Partai Ummat, Amien Rais: Negara Bisa Berbuat Zalim dan Adil, Semua Tergantung Pemerintah
"Bulan September itu (tes PCR) overload di rumah sakit, terutama di RSUD dan lab IPB (Institut Pertanian Bogor), akhirnya samplenya banyak yang delay (tertunda)," katanya.
Menurut catatan, data harian orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor mencapai rekor tertinggi pada Minggu, 27 September 2020, yakni 60 kasus baru.
Rekor tertinggi sebelumnya terjadi dua hari berturut-turut pada tanggal 25 dan 26 September yaitu 56 kasus dan 57 kasus.
Baca Juga: Besok BLACKPINK dan BTS Bakal Comeback, Ini Jadwal Sederet Megabintang Kpop Mulai 2-26 Oktober 2020
Pada catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, ada sebanyak 1.880 kasus Covid-19 di wilayahnya.
Rinciannya adalah 54 kasus meninggal dunia, dan 1.200 pasien yang berhasil sembuh hingga kamis malam.
Dinas Kesehatan Bogor lamban
Baca Juga: KAMI Diancam Istana, Moeldoko Bilang Bila Saja Arahnya Memaksa Kepentingan, Ada Perhitungannya..
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana menyayangkan atas kinerja Dinkes yang dinilai lamban.
Ia mengaku akan mengevaluasi kinerja Dinkes agar lebih baik.
"Kami sangat menyayangkan dengan situasi kasus Covid-19 yang sedang meningkat. Di sisi lain juga serapan anggarannya rendah,” kata Ruhiyat.
Baca Juga: Pegawai KPK Berguguran, Selain Kabiro Humas Febri Diansyah 1 Pejabat Mundur Usai 14 Tahun Mengabdi
"Ini tentu akan menjadi catatan bagi kami dan akan menjadi evaluasi tentunya," lanjutnya lagi.
Ruhiyat menyebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang dialirkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dari Rp1,688 triliun anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor, Dinkes hanya mampu menyerap Rp296,3 miliar, atau 17,55 persen dari anggaran yang tersedia.
Baca Juga: Pegawai KPK Berguguran, Selain Kabiro Humas Febri Diansyah 1 Pejabat Mundur Usai 14 Tahun Mengabdi
Padahal, Dinkes bisa melakukan belanja khusus untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak harus menunggu anggaran terserap di akhir tahun.***
