Network
PR BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya melanjukan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK) hingga 13 Oktober 2020 mendatang.
Keputusan ini berangkat dari adanya fluktuasi pada 3 indikator dari 14 indikator yang menjadi referensi dalam menentukan level zona pada suatu daerah.
“Pertama adalah meningkatnya angka kematian, kedua adalah menurunnya sedikit angka kesembuhan dan yang ketiga adalah keterisian rumah sakit yang semakin tinggi. Karena itu, tiga indikator itu akan kita perbaiki,” kata Bima Arya dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiranrakyat-bogor.com, Selasa 29 September 2020.
Baca Juga: Gus Baha Ulang Tahun ke-50, Mengenal si Pendatang Baru dalam Karir Tafsir Al-Quran di Indonesia
Bima Arya menerangkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, angka kematian akibat Covid-19 di Kota Bogor mencapai 45 kasus dari 1.180 kasus positif hingga 27 September 2020 atau 4 persen.
Sedangkan angka kesembuhan mencapai 827 kasus (70 persen) dan masih sakit 308 (26 persen).
Berdasarkan jenis kelamin, tingkat kematian tinggi terjadi pada laki-laki. Sementara usia produktif mendominasi kasus positif (usia 20-59 tahun tercatat 821 kasus).
Baca Juga: Menilik Kekayaan Deklarator KAMI Gatot Nurmantyo, Aset Tanahnya Tersebar di Sukabumi hingga Maluku
Tetapi disisi lain kita lihat juga ada tren naik dari anak-anak yang terpapar kasus covid positif (usia balita tercatat 27 kasus dan 6-19 tahun tercatat 117 kasus).
“Kita menemukan berdasarkan data, bahwa dari angka kematian yang ada sebagian besar itu atau 80 persen disebabkan oleh komorbid. Jadi, ini mengonfirmasi bahwa orang dengan penyakit bawaan memiliki risiko yang lebih tinggi,” ungkap Bima Arya.
Dominasi klaster perkantoran
Bima mengungkapkan, klaster keluarga untuk Covid-19 di daerahnya bila dibedah kembali itu sebetulnya beririsan dengan klaster luar kota dan perkantoran.
Baca Juga: Ditanya Kapan Hadiri Undangan Najwa Shihab, Menkes Terawan Pastikan Hadir: Tunggu Tanggal Mainnya
Jadi, sebagian besar dari kasus keluarga adalah terpapar dari anggota keluarga yang bekerja di luar kota, ke luar kota dengan tujuan apapun, atau beraktivitas di luar kota kemudian menulari anggota rumah tangganya.
"Anak-anak yang terpapar sebagian besar adalah anak-anak yang tidak keluar rumah. Jadi, terpapar oleh usia produktif,” kata Bima.
Bima meminta kepada perusahaan yang ada di Kota Bogor, dalam perpanjangan PSBMK ini untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan.
Baca Juga: Bongkar Material Juga Diawasi Satgas TMMD Reguler Brebes
“Kami akan awasi sejauh mana kantor-kantor disiplin mengikuti aturan 50 persen karyawan WFH (work from home/bekerja dari rumah) dan yang memiliki komorbid (penyakit bawaan) dilarang untuk bekerja dulu,” terangnya.
“Jadi, konsern utama kita adalah kita analisis klaster keluarga didominasi oleh perkantoran dan dari luar kota. Jadi penguatan kita perkantoran," katanya.
"Tadi Forkopimda sepakat untuk memberikan penguatan, pengawasan protokol kesehatan di kantor-kantor. Mewajibkan semua kantor untuk memiliki Satgas Covid di masing-masing perusahaan untuk berkomunikasi dengan Satgas di tingkat kota,” ungkap dia.***
