Network
“Terkait distribusi vaksin kalau memang dari provinsi tersendat, kami biasanya meminta langsung kepada Menteri Kesehatan, karena Jakarta dengan Kabupaten Bogor berdekatan, kami ingin percepatan vaksinasi ini juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan, karena Kabupaten Bogor jumlah penduduknya sangat banyak.” Jelasnya.
Lebih lanjut, kata politisi PPP ini, penduduk Kabupaten Bogor tetap kondusif pada situasi saat ini, dan Pemkab Bogor melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan sigap seperti layanan Bogor Gercep yang memberikan bantuan ke rumah-rumah warga yang isoman.
Baca Juga: Ini Deretan Kontroversi Jerinx SID yang Belum Genap 2 Bulan Bebas dari Penjara
Terakhir, Ade menyampaikan dan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor, mengingat tingginya permintaan masyarakat yang ingin divaksin.
Sementara itu, KPK RI memberikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, diantaranya penanganan kesehatan, Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan anggaran serta memastikan ketersediaan sarana prasarana dalam rangka penanganan Covid-19.
"Apabila masih terdapat permasalahan klaim penanganan kesehatan, masing-masing RS agar merekapitulasi kemudian diteruskan kepada tim kordinasi dan supervisi KPK sebagai bahan koordinasi lanjutan dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya," katanya.
Terkait pelaksanaan vaksinasi KPK memberikan arahan agar Pemda melakukan percepatan vaksinasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan lainnya, termasuk koordinasi dengan provinsi dan Kemenkes.
"Komunikasikan dengan baik, seluruh RT, RW, Lurah dan Camat dalam percepatan vaksinasi dan cegah adanya pungli vaksinasi. Bagi daerah yang sulit dijangkau dapat memberdayakan kendaraan dinas atau ambulance untuk vaksin keliling, terutama untuk mengejar target vaksin lansia," tambahnya.***
