PEMBRITA BOGOR - Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) bersama Kementerian Perhubungan terus menggodok rencana pemeberlakuan tarif BisKita Trans Pakuan.
Kehadiran BisKita Trans Pakuan, setelah satu tahun mengaspal di Kota Bogor sejak 2 November 2021, saat ini masih diberlakukan tarif gratis.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan proses pemberlakuan tafif BisKita Trans Pakuan masih dalam kajian usai disetujui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Baca Juga: Truk Tronton Hampir Terperosok ke Jurang Gegara Ikuti Google Maps
"Hasil komunikasi saya dengan Pak menteri (Budi Karya) setuju pemberlakuan tarif, tetapi masih kita kaji dengan BPTJ," kata Bima, dikutip PikiranRakyat-Bogor.com dari ANTARA.
Rencana pemberlakukan tarif, diakui Bima Arya, masih belum bisa dilakukan pada akhir tahun 2022 dikarenakan pengkajian tarif masih berlangsung.
Sekadar informasi, BisKita Trans Pakuan adalah bus ukuran sedang yang menjadi transportasi umum andalan masyarakat Kota Bogor.
Baca Juga: Banjir Kampung Pasirhuni Kabupaten Sukabumi Surut, Warga Mulai Bersih-bersih
Sama seperti TransJakarta, BisKita Trans Pakuan memberlakukan tarif non tunai. Saat ini, empat rute telah beroperasi di antaranya:
Koridor 1: Terminal Bubulak - Cidangiang PP
Koridor 2: Terminal Bubulak (via Cidangiang) - Ciawi PP
Koridor 5: Terminal Ciparigi - Stasiun Bogor PP
Koridor 6: Parung Banteng - Air Mancur PP
Menurut data yang dilansir dari Badan Pengelola Transortasi Jabodetabek (BPTJ), BisKita Trans Pakuan telah melayani penumpang 90 persen lebih per hari secara gratis.
Unit bus yang digunakan adalah kendaraan umum kota, subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ dengan skema buy the service (BTS).
Kepala Dinas Perhubungan Eko Prabowo mengatakan, penerapan tarif BisKita Trans Pakuan dapat menjalankan pengelolaan angkutan umum agar lebih baik.
Pasalnya, kondisi faktor muat penumpang di Kota Bogor yang termasuk tertinggi, diharapkan pengajuan penetapan tarif bisa segera dikabulkan pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Sebetulnya ada pertanyaan DPR bagaimana program BTS ini berjalan, karena di daerah-daerah ada yang kurang faktor muat penumpangnya,"
"Sedangkan Kota Bogor yang tertinggi. Maka kita harap, rencana program bisa terlaksana dengan baik. Kisaran tarifnya belum," pungkasnya.