Network
PEMBRITA BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membantah akan tudingan yang menyebutkan bahwa Istana Negara sudah membekingi Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Pesantren Al-Zaytun telah mendapat penolakan dari kalangan masyarakat, karena pondok pesantren tersebut diduga telah menyebarkan ajaran yang sudah menyimpang dan terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).
"Saya dong istana? Ndak lah, ndak, ndak, itu ndak benar," ucap Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.
Baca Juga: Jokowi Blusukan ke Pasar Tohaga Parung dan Prumpung Bogor, Mau Bagi-bagi BLT ke Pedagang
Selain itu, Presiden Jokowi juga telah membantah akan informasi yang menyebutkan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko ikut serta dalam membekingi Ponpes Al-Zaytun. Presiden Jokowi memastikan tidak ada sokongan dari pihak Istana Negara terhadap pondok pesantren tersebut.
Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat agar bisa bersabar untu menanti semua tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap ponpes tersebut. Karena, Presiden Jokowi telah menugaskan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menginvestigasi semua masalah yang ada di ponpes Al-Zaytun.
“Nanti kalau sudah mengetahui hasilnya, akan saya sampaikan," tambah Presiden.
Baca Juga: Viral Video Jokowi Nonton Fast X di Bioskop Bogor Bareng Warga Biasa, Tak Ada Perlakuan Spesial
Masyarakat tengah menyoroti akan Ponpes Al-Zaytun yang berada di Indramayu, karena Panji Gumilang yang merupakan pimpinan ponpes tersebut dinilai telah menyebarkan ajaran sesat.
Panji Gumilang telah menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris/ saf, membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta berencana mendirikan pesantren Kristen. Selain itu, Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menyampaikan bahwa sejak 2002 pihak MUI sudah meneliti ponpes tersebut dan mengungkapkan adanya kontroversi terkait dengan doktrin ajaran, serta afiliasi kelembagaan dan konsep keagamaan yang dipahaminya.
Selain itu, MUI juga telah menemukan adanya indikasi penyimpangan tentang pemahaman akan keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang telah diterapkan oleh pimpinan Al Zaytun, sebagaimana telah dimuat dalam majalah Al Zaytun, hingga aspek kepemimpinan Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW IX.
Sejumlah organisasi Islam pun mendesak pemerintah untuk memproses hukum pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Mereka menduga bahwa ponpes itu telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dan telah melakukan tindak pidana.
Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) telah menyampaikan bahwa akan ada tiga tindakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Baca Juga: 2.000 Warga Antre di Depan Istana Bogor, Bergiliran Dapat Kantong Bansos dari Jokowi
Pertama, penanganan dugaan tindak pidana di ponpes Al-Zaytun akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Kedua dengan pemberian sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun yang memiliki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Sedangkan pada tindakan ketiga yang akan diambil oleh pemerintah adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al-Zaytun. Dalam hal ini Kemenkopolhukam akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dapatkan update berita pilihan tentang Bogor, Jawa Barat, nasional, dan breaking news setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru dari kami.***
