Network
Panji Gumilang telah menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris/ saf, membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta berencana mendirikan pesantren Kristen. Selain itu, Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menyampaikan bahwa sejak 2002 pihak MUI sudah meneliti ponpes tersebut dan mengungkapkan adanya kontroversi terkait dengan doktrin ajaran, serta afiliasi kelembagaan dan konsep keagamaan yang dipahaminya.
Selain itu, MUI juga telah menemukan adanya indikasi penyimpangan tentang pemahaman akan keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang telah diterapkan oleh pimpinan Al Zaytun, sebagaimana telah dimuat dalam majalah Al Zaytun, hingga aspek kepemimpinan Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW IX.
Sejumlah organisasi Islam pun mendesak pemerintah untuk memproses hukum pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Mereka menduga bahwa ponpes itu telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dan telah melakukan tindak pidana.
Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) telah menyampaikan bahwa akan ada tiga tindakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Baca Juga: 2.000 Warga Antre di Depan Istana Bogor, Bergiliran Dapat Kantong Bansos dari Jokowi
Pertama, penanganan dugaan tindak pidana di ponpes Al-Zaytun akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Kedua dengan pemberian sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun yang memiliki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Sedangkan pada tindakan ketiga yang akan diambil oleh pemerintah adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al-Zaytun. Dalam hal ini Kemenkopolhukam akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
