PR BOGOR - Gubernur sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat mengungkapkan, kini di daearahnya terdapat dua klaster baru yang di tangani.
Kedua kelaster baru krisis Covid-19 ini berada di industri dan institusi pendidikan kenegaraan yang ada di Bandung Raya.
Diberitakan di Pikiran-Rakyat.com, Selasa 7 Juli 2020, Ridwan Kamil menyebut, GTPP telah melacak secara masif dengan hasil yang cukup menggembirakan.
Baca Juga: Buntut Kasus Rhoma Irama Manggung di Bogor, Bupati Ade Yasin Diancam Dipolisikan Penyelenggara
Klaster industri diketahui ternyata penularan mayoritas terjadi di tempat kos karyawan yang bekerja pada beberapa pabrik.
"Kita sudah lakukan tracing yang sangat masif karena ternyata dia ngekosnya berkumpul dengan karyawan dari pabrik lain. Tapi alhamdulillah sudah terkendali dari sisi penyebaran tidak terjadi penambahan yang masif," kata Ridwan Kamil di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Selasa 7 Juli 2020.
Sementara untuk klaster institusi pendidikan kenegaraan, Ridwan Kamil tidak menyebut nama institusi maupun lokasinya.
Baca Juga: Perempuan Indonesia Terancam Kekerasan Seksual Bak Sister in Danger, Nasdem Desak RUU PKS Disahkan
Hanya saja, pelacakan sudah dilakukan bahkan akan sampai pada uji usap (PCR) anggota keluarga yang bersangkutan.
Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Ridwan Kamil Ungkap Dua Klaster Baru'.
"Tidak satu (institusi) tapi ada beberapa. Itu juga sudah ditracing dan hari ini sampai minggu depan kita akan lakukan testing PCR kepada keluarganya," ujarnya.
Selanjutnya, Ridwan Kamil menginstruksikan, seluruh kabupaten/kota rutin melaporkan data kasus secara cepat dan transparan karena keputusan GTPP harus selalu berdasarkan data.
Baca Juga: Ridwan Kamil Tak Pernah Mimpikan Sang Istri Atalia Praratya, Covid-19 Lebih Sering Ganggu Tidurnya
"Jadi kalau data daerah belum lengkap cara kita merespons juga kurang optimal. Karena data Jabar ini akumulasi 27 daerah maka saya minta daerah melaporkan data secara cepat dan transparan," katanya.
meminta daerah untuk meningkatkan sistem pelacakan. Sebab kunci penanganan Covid-19 adalah pelacakan, pengetesan dan isolasi.
"Partisipasi menurut WHO adalah kunci dari pengendalian Covid-19 sehingga kesiapan-kesiapan testing di daerah juga harus diperkuat khususnya dengan tes PCR yang targetnya minimal 10 ribu sampai 15 ribu PCR testing per minggu," kata Kang Emil.
Baca Juga: Tengah Lakukan Karantina di Bali, Nana Mirdad Rasakan Gempa Jepara, Kaget hingga Loncat dari Kasur
Gugus tugas Jabar dan 27 daerah juga akan memperkuat kampanye di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang menganggap AKB adalah kehidupan normal seperti sebelum ada Covid-19.
"Jadi dua minggu ke depan edukasi dalam bentuk video, iklan dan lainnya harus ditingkatkan di level kota/kabupaten dan provinsi terkait AKB ini," tuturnya.
Ridwan Kamil menegaskan, kini daerahnya masih melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional di Bodebek dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di kawasan non Bodebek.
Baca Juga: CEK FAKTA: Beredar Informasi Antonius Reiner Haryanto WNA Australia Pertama Duduki Direksi BUMN
GTPP juga telah menambah satu lagi tipe tempat rawan Covid-19 yang harus diwaspadai yaitu asrama. Sebelumnya tempat rawan yang jadi bidikan hanya pasar, tempat wisata dan stasiun/ terminal.
Untuk itu, dalam dua minggu mendatang GTPP akan fokus juga melakuan pengetesan di asrama-asrama pendidikan.
"Tempat rawan saya tambahi satu tipe dari yang sebelumnya yaitu pasar, tempat wisata, stasiun/ terminal kini ditambah tempat berasrama yang akan menjadi pusat perhatian kita dalam pengetesan dalam dua minggu kedepan," imbuh Ridwan Kamil.
Baca Juga: KABAR BAIK: 5 Bulan Lagi Gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri Cair, Berharap Bisa Dongkrak Ekonomi
Langkah ini juga terkait dengan angka reproduksi efektif (Rt) yang masih dinamis. Dalam dua minggu ini dilaporkan Rt Jabar menyentuh angka median 0,91.
Walaupun sempat menyentuh angka 0,4, namun dalam rentang waktu dua minggu tersebut juga pernah menyentuh angka 1.
Oleh karena itu segala langkah di kabupaten/kota harus dilakukan ektra hati – hati. Termasuk pembukaan sekolah umum.***(Native/PR)