Network
PEMBRITA BOGOR - Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait dengan membludaknya pengungsi Rohingya di Aceh.
Mahfud memimpin rapat bersama beberapa kementerian untuk membahas isu ini pada Sabtu, 9 Desember 2023. Ia menyatakan, "Iya itu hasil rapat yang saya pimpin bersama beberapa kementerian, masalah Rohingya itu memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi itu ada sindikatnya."
Menurut Mahfud, dugaan TPPO ini sedang ditangani oleh Polri, sementara pihaknya akan fokus pada aspek sosial politik.
Baca Juga: Mahfud Md Tolak Usul Wapres Ma'ruf Amin Pindahkan Pengungsi Rohingya ke Pulau Galang
"Tapi itu masalah hukumnya sudah kita serahkan agar Polri segera menangani itu karena ketua satgasnya itu sekarang Kapolri. Agar lebih efektif," ujarnya.
Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan aspek sosial politik terkait pengungsi Rohingya. Ia kemudian menjelaskan, "Kita akan menyelesaikan masalah sosial politiknya, itu kan masalah kemanusiaan, orang sudah keluar karena diusir oleh negara sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Myanmar, Malaysia tidak mau nerima, Australia tidak mau nerima, yang lain-lain nggak mau nerima, lalu dihalau ke perairan Indonesia karena tahu Indonesia punya sifat kemanusiaan."
Lokasi Pemukiman Pengungsi Rohingya Belum Pasti
Pihak terkait tengah mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam menangani pengungsi Rohingya.
Baca Juga: Kemlu RI Duga Ada Lembaga Asing yang Sengaja Menggiring 184 Pengungsi Rohingya Terdampar di Aceh
Mahfud mengimbau semua pihak untuk bersabar, "Tapi kita sudah bertahun-tahun kondisi kemanusiaan seperti itu, setiap tahun bertambah. Kita akan memperhitungkan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini, karena negara-negara lain pada menolak dibuang ke negara kita semua sementara rakyat lokal seperti Aceh Riau Sumut itu sudah mulai protes."
"Kami kan juga sengsara kenapa kok yang dari luar. Saya jawab ini masalah kemanusiaan mari sabar," ungkap Mahfud.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pemberian pulau sebagai tempat pengungsian.
Baca Juga: Warga Aceh Tegas Menolak Kedatangan Rohingya, Minta Pemerintah Pusat Tanggung Jawab
"Belom (pemberian satu pulau), ada yang nggak setuju kalau Pulau Galang seperti masalah Vietnam dulu ya karena begitu itu selesai penyelesaian administratifnya untuk memulai kembali, pulau Galang itu baru waktu 17 tahun. Kita belum memikirkan satu pulau. Tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara," tambahnya.***
