PR BOGOR - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP), pada 10 Maret 2020 lalu. Namun baru-baru ini, beberapa pihak yang tergabung dalam POP menyatakan sepakat mundur dari program tersebut.
Tiga organisasi besar di antaranya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU).
Diberitakan di Pikiranrakyat-tasikmalaya.com, pihak-pihak itu sengaja harus mundur dari POP karena menganggap program tersebut dirasa sangat tidak jelas. Mereka mengaggap ada kejanggalan dalam proses verifikasi dalam program POP.
Baca Juga: Oknum Perwira Polisi Hina Profesi Guru, Mereka Disebut Makan Gaji Buta Selama Pandemi Covid-19
Selain itu, mereka juga mengkritik tidak jelasnya klasifikasi organisasi yang mendapatkan bantuan dana Program Organisasi Penggerak.
Menanggapi persolanan ini, Mendikbud Nadiem Makarim kemudian menyatakan permohonan maafnya. Permohonan maaf ini ditujukan langsung pada Organisasi Islam NU, Muhammadiyah dan PGRI.
Bukan hanya itu, Nadiem Makarim meminta bimbingan selama proses POP itu masih berlangsung.
Baca Juga: Buntut Kasus Penghinaan Profesi Guru Rusuh Saat Diamankan, Oknum Polisi: Saya Tembak Kamu Siah!
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul," kata Nadiem di Jakarta, Selasa 28 Juli 2020.
Artikel ini telah tayang di Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dengan judul 'Telah Diserang oleh Berbagai Pihak Soal Program POP, Nadiem Makarim Kini Sampaikan Permohonan Maaf'.
"Berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," ujar Nadiem, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Setelah melalui proses evaluasi selama satu minggu, Nadiem dan jajarannya menyadari bahwa dukungan dari pihak lain sangatlah bermanfaat.
Baca Juga: Akirnya Owner PS Store Jadi Tahanan Kota, Polisi Sita Ratusan HP Ilegal dan Rumah Senilai Rp1,15 M
Tanpa dukungan dari berbagai pihak, tujuannya menciptakan pendidikan berkualitas untuk penerus bangsa dinilai akan sulit tercapai.
"Kami di Kemendikbud siap mendengar, siap belajar," tutupnya.***(Rahmi Nurlatifah/PR Tasikmalaya)