Network
6. Yenny Wahid dan Triawan Munaf di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Bagi Badan Usaha Milik Negara Indonesia, peran dewan komisaris adalah mengawasi dan memberi masukan atas pengelolaan perusahaan. Dewan sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Ada 142 BUMN di Indonesia, dan gaji bulanan seorang komisaris BUMN berkisar dari setidaknya 80 juta rupiah (US $ 5.600) hingga sekitar 3 miliar rupiah ($ 213.000).
Menurut anggota Ombudsman negara, Alamsyah Saragih mengatakan ini adalah bentuk kronisme, yang oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang legal, tetapi sebenarnya menunjukkan kemunduran kenegarawanan di Indonesia.
“Tidak ada oposisi di Indonesia. Presiden Jokowi kini tak berdaya karena mendapat banyak 'tagihan' dari para pendukungnya. Akibatnya mereka diberi kursi di dewan komisaris perusahaan milik negara," ujarnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Menkes Terawan Mendapat Penghargaan dari WHO? Berikut Fakta Sebenarnya
Baca Juga: Hari Ayah Nasional, 20 Kutipan Bisa Buat Kamu Lebih Menghormati: 'Tak Terbayang Hidup Tanpa Ayah'
Baca Juga: 17 Ucapan Selamat Hari Ayah Nasional Bisa Buat Caption, 'Hadiah Terhebat yang pernah Aku Miliki'
Dalam setahun terakhir, para aktivis sipil dan publik di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia semakin frustrasi karena fokus Jokowi dalam menyeimbangkan kepentingan politik telah menahannya ketika harus melakukan reformasi yang berani.
Mereka menunjuk ketika dia memilih untuk tidak mosi parlemen tahun lalu yang mengakibatkan melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) negara itu, yang telah menyelidiki politisi dan menteri pemerintah dalam upaya untuk memadamkan korupsi sistemik.
Tahun lalu, Jokowi, yang berusaha memenangkan investasi asing untuk memperbaiki infrastruktur Indonesia yang rusak dan menumbuhkan ekonomi dari USD1,1 triliun saat ini menjadi USD7 triliun pada tahun 2045, menunjuk mantan calon calon presiden Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.
