Rencana Pemerintah Bangun Jurassic Park Taman Nasional Komodo Mulai Menuai Polemik

- 26 Oktober 2020, 18:41 WIB
Komodo di Pulau Rinca berjalan di depan truk yang membawa material pembangunan proyek Jurassic Park.*
Komodo di Pulau Rinca berjalan di depan truk yang membawa material pembangunan proyek Jurassic Park.* /Instagram.com/@Melanie Subono.* /

PR BOGOR - Baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan di jejaring media sosial dengan viralnya sebuah foto yang menggambarkan seekor komodo yang tampak berhadapan dengan truk yang akan melintas.

Diketahui truk tersebut mengangkut pasokan material untuk proyek yang digadang-gadang pemerintah untuk menjadikan Taman Nasional Komodo serupa dengan 'Jurassic Park'.

Jurassic Park sendiri merupakan film Hollywood yang dibuat berdasarkan kisah fiksi, yang menceritakan tentang taman nasional khusus yang didedikasikan untuk penelitian dan wisata edukasi dinosaurus.

Baca Juga: Peringati Sumpah Pemuda, Ketua MPR RI: Kompetisi Harus Kita Kurangi, Era Kolaborasi Kita Kedepankan

Berkat kemajuan teknologi, film itu bercerita menghidupkan kembali hewan purba yang telah punah ribuan tahun lalu.

Dalam foto yang viral di jejaring media sosial tersebut, tampak kadal terbesar di dunia ini berada dalam jarak beberapa meter dari bagian depan truk yang sedang membawa material proyek tersebut.

Hal itu terjadi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Baca Juga: Jurassic Park Ala Indonesia Mulai Jadi Perdebatan, KLHK Pastikan Tidak Ada Komodo yang Mati

Melansir dari RRI, Senin, 26 Oktober 2020, Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri telah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 guna melindungi satwa langka tersebut, komodo atau Varanus Komodoensis, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT.

Nantinya, salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat.

Pulau sebagai habitat komodo ini akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta sebagai destinasi wisata premium.
Pemerintah mengklaim, proyek-proyek yang dikerjakan di TN Komodo tersebut tetap memprioritaskan aspek ekologi berkelanjutan bagi spesies komodo dan sosial bagi penduduk sekitar.

Baca Juga: Balai Taman Nasional Komodo Tutup Pulau Rinca NTT Sementara Waktu hingga Juni 2021

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya.

Diketahui, Pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp69.96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca, yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra souvenir, kafe, dan toilet publik.

Kementerian PUPR, yang ditugaskan Presiden Jokowi, juga akan membangun kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, dan penginapan untuk peneliti.

Baca Juga: Kabar Gembira, Super Junior Bakal Comeback dan Rilis Video Musik di Akhir Tahun 2020 Ini

Lalu pembangunan pemandu wisata (ranger), area trekking untuk pejalan kaki dan selter pengunjung didesain melayang atau elevated agar tidak mengganggu lalu lintas komodo.

Basuki mengeklaim, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, serta perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur.

Secara keseluruhan untuk tahun 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo, yang meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan sumber daya air, permukiman, dan perumahan.

Baca Juga: Lagu Terbaru Lala Karmela Bertajuk 'Hometown' Gambarkan Situasi di Tengah Pandemi, Begini Liriknya

Basuki mengatakan, upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dilakukan secara bertahap, dengan pembenahan infrastruktur yang akan menjadi prioritas.

Lima penataan Zona Waterfront dimaksud kini akan memasuki tahap lelang yang terdiri atas Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina (Inaya Bay), dan Zona E Kampung Ujung.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pembangunan infrastruktur untuk Labuan Bajo harus selesai tahun 2020. Semua desain sudah selesai, sudah mulai lelang pada Desember 2019, sehingga kegiatan konstruksi fisik dapat dimulai pada Februari-Maret dan selesai akhir Desember 2020," kata Basuki.

Baca Juga: Menjelang Libur Panjang, Berikut 4 Tips Memilih Penginapan yang Aman saat Pandemi Covid-19

Penataan Waterfront Labuan Bajo di 5 zona tersebut meliputi Pengembangan Zona A yang dilakukan dengan membangun promenade atau zona pejalan kaki, dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman, termasuk taman, kios-kios, dan menara pandang di Bukit Pramuka.

Penataan Zona B merupakan lanjutan pengerjaan yang telah dilakukan Kementerian PUPR di Kampung Air yang meliputi penataan ruang-ruang terbuka dengan tema 'Tangga Bajo' yang didesain agar setiap sudut ruang dapat diakses publik, termasuk masyarakat lokal, nelayan, dan warga kampung pesisir.

Panggung-panggung terbuka juga dibangun agar masyarakat dan wisatawan dapat berbaur menikmati pertunjukan seni tradisional atau atraksi seni lainnya.

Baca Juga: Waspada Musim Hujan, Berikut 13 Tips Antisipasi Hadapi Bencana Banjir

Selanjutnya pada Zona C, akan dilakukan penataan Dermaga di kawasan sekitar Pelabuhan Petikemas Bajo yang akan dipindah ke wilayah Wae Klambu.

Penataan dilakukan dengan memperluas ruang publik lebih menjorok ke laut dengan membangun sculpture dan fasilitas ruang tunggu, kantor pengelola, pusat informasi, serta plaza festival.

Saat ini pesisir pantai tersebut menjadi lokasi bersandarnya kapal-kapal wisata berbagai jenis, yakni pinisi ataupun yacht.

Baca Juga: The Penthouse Tayang Perdana Hari Ini, Ini 3 Alasan Kenapa Kamu Wajib Nonton

Selain itu, pesisir pantai itu juga menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara melalui laut. Sementara semua kegiatan wisata laut masih bercampur aksesnya dengan kegiatan peti kemas.

Selanjutnya, Zona D merupakan area komersial yang disebut dengan kawasan Pantai MArina yang dikelola oleh ASDP Kementerian BUMN.

Pada Zona itu, akan dilakukan penyelarasan trotoar dengan desain yang sama di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Bawah.

Baca Juga: Update Harga Emas 26 Oktober 2020: Hari Ini Antam Rp2.036.000 per Dua Gram

Selain itu, dalam penataan Zona E, merupakan pengembangan dari kawasan wisata kuliner Kampung Ujung yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2017-2018 yang berupa deretan tenda untuk menjual makanan yang didesain berwarna putih dengan sistem knock-down.

Pada kawasan ini wisatawan dapat menikmati berbagai olahan seafood di tepi laut dengan tenda-tenda yang bisa menjadi spot untuk swafoto.***

Editor: Yuni

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah