Network
PR BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh penolakan pemerintah terhadap pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon milik Amerika Serika (AS) hanya untuk mengisi bahan bakar di tanah air.
Dukungan ini disampaikan langsung Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin kepada wartawan, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, Rabu, 21 Oktober 2020.
TB Hasanuddin menilai, dengan begitu Indnonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif.
Baca Juga: Jargon Harga Harta, Tahta, Renatta Trending di YouTube, Ditanya Kenapa Putus? Suka-Suka Gue Mau Apa
Dengan begitu, Indonesia tidak terjebak dalam salah atu blok tertentu menyusul adanya kegentingan di Laut China Selatan.
Menurutnya, politik luar negeri bebas aktif itu artinya Indonesia bebas dalam menentukan bersahabat dengan negara manapun dan berprinsip untuk tidak memihak
"Salah satu blok ataupun ikut bersengketa dengan negara yang sedang berkonflik," kata TB Hasanuddin.
Baca Juga: KH Abdullah Syukri Zarkas Meninggal Dunia, Menolak Lupa Kiyai di Madiun Ditawan PKI Termasuk Gontor
Hanya saja, konsekuensinya, kata TB Hasanuddin, Indonesia tidak akan memberikan fasilitas dan bantuan apapun kepada negara-negara yang sedang bersengketa, termasuk penggunaan wilayah teritori Indonesia.
Dengan begitu penolakan terhadap pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon itu merupakan prinsip Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif.
Diketahui, Pemerintah Indonesia menolak proposal Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan pesawatnya, jenis P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar pada Selasa, 20 Oktober 2020, kemarin.
Baca Juga: Belum Lama Ini Sungai Cikaniki di Nanggung Meluap, Kabupaten Bogor Kini Bersiaga Fenomena La Nina
Permintaan izin ini menyusul ketika AS dan China meningkatkan sengketa di kawasan Asia Tenggara.
Pesawat P-8 Poseidon memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan yang sebagian besar diklaim Beijing sebagai wilayah kedaulatannya.***
