Network
PR BOGOR - Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) mengandung kontradiksi mendalam.
Dikatakan Satriawan, lantaran draft final UU Ciptaker tersebut belum bisa diakses berbagai kalangan, seperti akademisi, aktivis, masyarakat sipil, maupun publik umum lainnya.
Menurutnya, surat tersebut merupakan bentuk intervensi Kemendikbud, dan program-program yang telah dibuat hanyalah sebuah jargon kosong.
Baca Juga: Bima Arya Beberkan Adanya Ketidakpastian Pasal Dalam Draft UU Ciptaker Omnibus Law
"Kemdikbud sudah membuat program 'Merdeka Belajar' dan 'Kampus Merdeka', bahkan jadi slogan dimana-mana," kata Satriawan Salim dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, Minggu, 11 Oktober 2020.
"Surat Kemdikbud ini merupakan bentuk 'intervensi' nyata Kemdikbud, sehingga menjadikan kampus tidak lagi merdeka," ujarnya.
Salah satu program yang dibuat Kemendikbud, yakni 'Merdeka Belajar' dan 'Kampus Merdeka' Nyatanya Kemendikbud.
Baca Juga: Link Live Streaming Timnas U-19 vs Makedonia Utara, Shin Tae-yong 'Postur Tubuh Masih Jadi Kendala'
Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) mengeluarkan surat edaran pelarangan mahasiswa mengikuti aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja (UU Ciptaker).
