Network
Dalam pandangannya, alasan pertama yang ingin disampaikan kepada publik menyoali undangan terhadap Menkes Terawan, yakni pejabat dirasa perlu untuk menjelaskan kebijakan yang berdampak langsung ke publik, utamanya dalam situasi pandemi seperti sekarang.
Meminta otoritas untuk menjelaskan kondisi terkini mengenai pandemi Covid-19 merupakan hal yang wajar dan normal di alam demokrasi, utamanya di negara yang menjunjung nilai-nilai transparansi.
Baca Juga: Lucinta Luna Didakwa 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Si Muhammad Fatah Ini Juga Didenda Sebesar Rp10 Juta
"Mengundang dan/atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal di alam demokrasi," tulis Najwa Shihab dalam unggahannya, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com, di instagram pribadinya, @najwashihab.
Najwa Shihab menekankan, bila saja sebagian publik mengaitkan sikap itu terlalu politis, maka ada tiga alasan yang perlu digaris bawahi.
Pertama, dikatakannya, jika 'politik' itu diterjemahkan sebagai adanya motif dalam tindakan, maka undangannya terhadap Menkes Terawan memang politis.
Baca Juga: Hari G30S PKI, Gubernur Ridwan Kamil Imbau Warga Jabar Ramai-ramai Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Namun, dia menekankan, tak selalu yang politik itu terkait dengan partai atau distribusi kekuasaan dalam tindakan politik praktis.
"Politik juga berkait dengan bagaimana kekuasaan berdampak kepada publik. Kami tentu punya posisi berbeda dengan partai karena fungsi media salah satunya mengawal agar proses politik berpihak kepada kepentingan publik," ungkapanya.
Poin kedua, menurut Najwa Shihab setiap pengambilan kebijakan diasumsikan adalah solusi atas problem kepublikan.
