Network
PEMBRITA BOGOR - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana, memberikan respons terhadap pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyuarakan keprihatinan terkait pencalonan paslon Prabowo-Gibran yang dinilainya mirip dengan rezim Orde Baru. Ari menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, semua pihak memiliki hak untuk berpendapat, dan hal ini merupakan cermin dari esensi demokrasi yang dianut oleh negara.
"Saya kira itu cermin negara demokrasi," ujar Ari kepada wartawan, menegaskan prinsip dasar demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan penilaian mereka.
Dalam pandangannya, Ari menekankan pentingnya menghargai pluralitas pendapat dalam demokrasi.
Baca Juga: Hasto Tanggapi Momen Kaesang Sungkem ke Megawati: Hanya Laporan Sudah Jadi Ketua Umum PSI
Meskipun enggan memberikan tanggapan lebih lanjut terkait pernyataan Megawati, Ari menegaskan bahwa keberagaman pendapat adalah salah satu karakteristik positif dalam sistem demokrasi.
Megawati Sebut Jika Prabowo-Gibran Menang Nanti Mirip Rezim Orba
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritiknya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud.
Dalam sambutannya, ia menyoroti adanya tindakan yang dianggapnya mirip dengan rezim Orde Baru, sambil memotivasi relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Temui Mantan Wapres Boediono hingga Tokoh Filsafat Romo Magnis, Bahas Isu Kebangsaan
"Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tegas Megawati.
Sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, ia juga menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sikap beberapa pihak yang dianggap tidak menghormatinya.
Ia menegaskan bahwa pengakuan sebagai mantan Presiden tidak boleh diabaikan dan menyatakan kesiapannya untuk bersaing secara adil.
Baca Juga: PKS: Capres-Cawapres Harus Kampanye Gagasan, Bukan Cuma Modal Gimik 'Gemoy'
"Saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," ungkap Megawati, merespon seolah ada ketidakpenghargaan terhadap kontribusinya.
Dalam ajang demokrasi, Megawati mengajak untuk bersaing secara adil dan menghormati nilai-nilai demokrasi. Ia menyoroti perlunya menghargai setiap peserta dalam arena politik dan mempertahankan semangat kompetisi yang sehat.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah calon yang akan bersaing dalam pemilu mendatang.
Baca Juga: Momen Kebersamaan Megawati dan Jokowi saat Rakernas IV PDIP Jawab Berbagai Spekulasi
Masing-masing pasangan calon mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Anies-Muhaimin didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.
Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud mendapat dukungan dari Partai PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Prabowo-Gibran diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI, dan Prima.
KPU telah menetapkan jadwal penting, termasuk masa kampanye yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini akan menjadi ajang penting bagi rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan kepemimpinan negara mereka.***
