Network
PEMBRITA BOGOR – Warga Pulau Rempang Batam, saat ini menghadapi ancaman serius terkait proyek Rempang Eco-City. Hal ini mendapat respon dari Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, serukan pemerintah agar mencabut status Proyek Strategis Nasional dari proyek Rempang Eco-City.
Mereka mengkritik tindakan represif aparat yang digunakan untuk mengusir warga dari Pulau Rempang dan Pulau-pulau terdekat.
Baca Juga: Akses Penerbangan Wisatawan Mancanegara Terus Ditambah, Makin Banyak Diskon Tarif Nih
Proyek ini dianggap sebagai proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah, tetapi telah menimbulkan kontroversi dan ketegangan besar di antara warga dan otoritas.
Proyek Rempang Eco-City mendapat lampu hijau pada 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN.
Namun, warga Rempang merasa bahwa mereka tidak pernah terlibat secara signifikan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek ini.
Muhammadiyah Kecam Aksi Pemerintah Usir Warga Rempang
Warga yang telah lama tinggal di Pulau Rempang, bahkan sebelum berdirinya Indonesia, kini harus menghadapi relokasi yang tidak diinginkan.
Proyek ini akan mengambil alih lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang yang mencapai 16.500 hektare.
Bentrokan antara aparat dan warga terjadi pada 7 September, ketika aparat mencoba memasang patok lahan untuk merelokasi warga yang menolak.
Baca Juga: Viral Lagu Halo-Halo Bandung Diubah Jadi Helo Kuala Lumpur, Bikin Netizen Indonesia Geram
Tensi meningkat pada 11 September ketika ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam, memprotes rencana relokasi dan menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan.
Presiden Joko Widodo mengakui bahwa komunikasi yang kurang baik adalah penyebab utama konflik ini.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ujar Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon.
Ia telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi yang lebih baik untuk warga.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, mengklaim bahwa ini bukanlah kasus penggusuran, melainkan pengosongan lahan oleh pemegang hak. Namun, warga merasa bahwa hak mereka tidak cukup diperhatikan dalam proses ini.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya komunikasi antara warga dan BP Batam untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Upaya musyawarah dan sosialisasi menjadi prioritas dalam menangani konflik di Pulau Rempang.
Dapatkan update berita pilihan tentang Bogor, Jawa Barat, nasional, dan breaking news setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru.***
