Network
Muhammadiyah Kecam Aksi Pemerintah Usir Warga Rempang
Warga yang telah lama tinggal di Pulau Rempang, bahkan sebelum berdirinya Indonesia, kini harus menghadapi relokasi yang tidak diinginkan.
Proyek ini akan mengambil alih lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang yang mencapai 16.500 hektare.
Bentrokan antara aparat dan warga terjadi pada 7 September, ketika aparat mencoba memasang patok lahan untuk merelokasi warga yang menolak.
Baca Juga: Viral Lagu Halo-Halo Bandung Diubah Jadi Helo Kuala Lumpur, Bikin Netizen Indonesia Geram
Tensi meningkat pada 11 September ketika ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam, memprotes rencana relokasi dan menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan.
Presiden Joko Widodo mengakui bahwa komunikasi yang kurang baik adalah penyebab utama konflik ini.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ujar Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon.
Ia telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi yang lebih baik untuk warga.
