Network
Nadiem Makarim menyatakan dalam Permendikbud sebelumnya, NUPTK menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk pembayaran gaji guru honorer dari dana BOS.
Sekarang kita ubah selama masa darurat COVID-19, dilepas ketentuan harus memiliki NUPTK. Tapi guru honorer yang bisa menerima gaji dari dana BOS tetap harus tercatat di Dapodik per Desember 2019.
Sumber artikel dari Pikiran-Rakyat.Com dengan judul "Kemendikbud Hapus Syarat NUPTK Gaji Honorer dari Dana BOS Selama Darurat COVID-19"
"Walaupun syarat NUPTK sudah dilepas sementara, syarat lain tetap berlaku, yaitu bagi guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar," kata Nadiem dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam rilis Kemendikbud.
Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan. Hal ini tercantum dalam pasal 9A ayat 3 Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.
Persyaratan yang harus dipenuhi yakni belum mendapatkan tunjangan profesi dan tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019.
Baca Juga: Berikut ini Gejala Ringan yang Mengindikasikan Terinfeksi COVID-19
Terakhir memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut Nadiem menerangkan kebijakan tersebut diambil dalam rangka memfasilitasi guru honorer yang memilikii kondisi ekonomi yang tidak memadai akibat virus corona.
"Jadi kita lepas sementara syarat NUPTK karena krisis ekonomi dan kesehatan, tapi tetap harus tercatat di Dapodik," pungkasnya.***
